Kerap Mempersulit, Kapolres Sanggau Kecewa Kinerja BNPP

oleh

SANGGAU – Kinerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) terus mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kali ini, kritikan datang dari Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi.

Saat menggelar pertemuan bersama stake holder terkait membahas persoalan seputar perbatasan yang dipimpin Bupati Sanggau Paolus Hadi beberapa hari lalu, terungkap kekecewaan yang disampaikan Kapolres Sanggau dihadapan peserta rapat.

“Ada BNPP disini yang ikut rapat,” tanya Kapolres.

“BNPP ini kadang – kadang mekanisme kerjanya mempersulit kita pak, tidak hanya di Entikong pak, di Badaupun seperti ini sama. Tau – tau minta disposisi pusat, wong dia ditunjuk disitu punya otoritas disitu kenapa tidak bisa memutuskan,” kata Kapolres dengan nada kesal.

Oleh karenanya, Kapolres berharap Bupati bisa memanggil BNPP untuk mensinergikan antara Pemerintah Daerah dengan instansi lain yang ada di perbatasan.

“Syukur – syukur Bupati bisa memanggil. Jadi jangan sampai mengenyampingkan Pemerintah Daerah dengan instansi yang ada di perbatasan. Ini yang terkadang membelenggu dan menghambat kita untuk berbuat yang terbaik untuk perbatasan,” ujar Kapolres.

Menanggapi banyaknya keluhan terkait kinerja BNPP hingga terkesan vakum, Bupati Sanggau Paolus Hadi berencana akan memanggil BNPP untuk berkoordinasi.

“Saya akan bertemu mereka dulu, apa si masalahnya. Karena ya wajar saja kalau di bawah kewenangannya tidak maksimal pasti dia juga tidak bisa berbuat, tapi saya akan tanya,” kata Bupati.

Bupati berharap persoalan perbatasan menjadi perhatian serius BNPP termasuk oleh BNPP Pusat.

“Harapan ini menjadi perhatian BNPP pusat, seperti apa si supaya pengelolaan ini betul – betul maksimal, sudah pas apa belum. Mungkin mereka belum berani mengungkapkan ya biar saya yang membuat surat itu, tidak apa – apa karena ini demi kepentingan kita semua,” pungkasnya.

Dalam dialog tersebut juga terungkap bahwa X Ray yang ada di perbatasan Entikong yang dibeli oleh Kementerian PUPR belum bisa beroperasi karena BNPP sebagai otoritas di wilayah perbatasan belum mempertanyakan hal tersebut ke Kementerian PUPR. (indra)