Ini Sanksi Untuk Parpol Tidak Lapor Dana Kampanye

oleh

SEKADAU – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Sekadau menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) mengenai teknis pelaporan Dana Kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2019.

Acara Bimtek tersebut diadakan di Mess Pemda Sekadau, Senin (17/09/18) dihadiri oleh semua pengurus partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Sekadau.

Drianus Saban, S. Pd, Ketua KPUD Sekadau dalam sambutan pada pembukaan Bimtek mengatakan, tahapan kampanye sudah dimulai tanggal 23 september 2019 nanti. Sebelum melaksanakan kampanye,semua Parpol harus melaporkan sumber dana Kampanye.

“Sebelum tahapan kampanye dimulai, semua Parpol harus melaporkan sumber dan dana kampanye. Jika tidak, maka Parpol tersebut bisa kena saksi. Salah satu sanksi kepada parpol adalah  pembatalan semua caleg Parpol,” tegasnya.

Saban juga mengimbau kepada Parpol yang belum membuat rekening dana kampanye, sebelum tanggal 23 Septenber harus sudah ada. Sebab, dari rekening itu nanti dana kampanye bisa di cek.

“Setelah rekening Parpol di buat, foto kopi rekening korannya harus disampaikan kepada KPU,” pintanya.

Sistim pelaporan dana kampanye Parpol kata dia lagi, parpol harus menbuat Laporan Awal Dana Kampayen (LADK) misalnya, tahap pertama sebelum kampanye dimulai. Kemudian, dilaporkan secara berkala oleh Parpol melalui Legal organisasi (LO).

“LADK harus disampaikan kepada KPU paling lambat sampai 23 September dan masa perbaikan sampai 27 september. Setelah masa perbaikan,kemudian baru diumumkan tanggal 28 Sepetember.
Sehari sebelum masa kampanye, Parpol harus melaporkan dana kampanye dan tim kampaye,” ingat Saban.

Kemudian kata dia, jika ada sumbangan dana kampanye pada Parpol, dilaporkan pada tanggal 2 Januari 2019, lalu diumumkan pada tanggal 3 Januari 2019.

“Untuk Pilpres, rekeningnya harus atas nama tim koalisi,” tutupnya. (sutarjo)