BKD Sanggau Proses ASN Terpidana Korupsi

oleh

SANGGAU – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi mantan narapidana kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau siap – siap untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran dengan Nomor 180/6867/SJ. Surat edaran tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa ASN atau PNS diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau ingkrah.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus, HP menegaskan bahwa pihaknya segera memproses pemberhentian tidak hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi di Kabupaten Sanggau.

“Untuk di Sanggau ada delapan orang ASN, nama – namanya sudah ada,” kata Herkulanus dikonfirmasi wartawan, Senin (17/09/18).

Disinggung kapan aktion dari Surat Edaran Mendagri terkait pemberhentian ASN dengan tidak hormat, Herkulanus menjelaskan paling lambat Desember 2018 sudah harus di eksekusi.

“Kita di deadline Pemerintah Pusat itu paling lambat Desember 2018 sudah eksekusi. Artinya bahwa Bupati sudah mengeluarkan SK tentang pemberhentian tidak terhormat itu,” tegasnya.

Herkulanus menuturkan, pemberhentian ASN yang terjerat kasus korupsi tidak tergantung dari berapa lama vonis hukuman namun berdasarkan keputusan yang sudah ingkrah.

“Tidak tergantung lama atau tidaknya hukuman, karena di Peraturan Pemerintah nomor 11 tentang ASN yang menjelaskan setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang, bahasa kasarnya korupsi akan diberhentikan tidak hormat. Jadi tanpa melihat hukumannya satu hari, satu tahun, intinya sudah ingkrah,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut dari proses pemberhentian ASN mantan napi korupsi, pihaknya, kata Herkulanus sudah menandatangani kesepakatan bersama antar Kemendagri, Kemenpan RB dan Kepala BKN yang intinya mengintruksikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diseluruh Kementrian, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera mengeluarkan surat  keputusan pemberhentian secara tidak hormat ASN yang terbukti korupsi.

“Karena saya baru datang kemaren, informasi ini nanti akan saya sampaikan kepada Pak Sekda, mungkin ada rapat lebih lanjut membahas ini,” terang dia. (indra)