Karolin Akan Data Ulang Perusahaan Pertambangan di Kalbar

oleh

PONTIANAK – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut dua dr. Karolin Margret Natasa akan melakukan pendataan ulang terkait jumlah perusahaan yang mendapatkan izin pertambangan di Kalbar.

Langkah ini dilakujan, untuk memaksimalkan potensi pertambangan serta penyerapan tenaga kerja lokal terkait sektor tersebut.

“Ini tentu akan kami lakukan, saat kami menjadi Gubernur Kalbar nanti. Kita akan melakukan pendataan jumlah perusahaan yang benar-benar berjalan, atau yang tidak agar kita bisa memaksimalkan sektor ini untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Karolin di Pontianak, Rabu (13/06/18).

Menurut Karolin, berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan provinsi Kalbar, ada sebanyak 721 perusahaan mendapat izin eksplorasi pertambangan di Kalimantan Barat dengan luasan izin yang diberikan adalah 5 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, Ketapang paling banyak perusahaan menerima konsesi pertambangan dengan luas 1,3 juta ha diberikan kepada 156 perusahaan, sisanya 86 perusahaan di Kabupaten Landak dan 73 perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Namun, dari jumlah tersebut, tentu ada yang aktif dan ada yang tidak. Makanya harus kita data ulang,” tuturnya.

Seperti diketahui, lanjutnya, besarnya potensi pertambangan yang ada disejumlah daerah ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, bahkan masyarakat daerah cendrung menanggung akibat negatif dari eksploitasi Sumber Daya alam tersebut.

“Jika boleh di lakukan kalkulasi antara hasil yang dikeruk dari bumi kita ini dibandingkan dengan penderitaan rakyat akibat dampak negatif nya maka keberadaan karunia kekayaan alam tersebut justru menjadi bencana. Tentu hal ini harus kita perbaiki lagi ke depan,” jelasnya.

Karolin menerangkan, langkah penataan pengembangan potensi pertambangan daerah yang terarah dan terpadu tidak bisa ditawar lagi harus segera dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Hal ini yang akan kita lakukan ke depan untuk dapat meningkatkan akselerasi roda ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Karolin. (*)