Masuk HGU, Tanah Adat Sulit di Kembalikan Perusahaan

oleh

SEKADAU – Lokakarya dengan sejumlah kepala desa dan petani kelapa sawit di Kabupaten Sekadau yang diprakarsai oleh Institut For Researh dan Empowerment (IRE) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berjalan alot.  Berbagai isu dibahas, termasuk permasalahan kebun kelapa sawit yang berada di Sekadau.

Hadir dalam lokakarya tersebut, Direktur IRE, Sunaji dan dua orang nara sumber, Bayu Suharsono sebagai Kepala Dinas Pemerintahan Desa Sekadau, dan Suhardi, mewakili Kepala dinas Perindagkop dan UKM, serta 10 orang kepala desa dan petani kelapa sawit.

Acara yang dilaksanakan di aula lantai dua kantor Bupati Sekadau yang mulai sejak tanggal 5 dan 6 itu berjalan lancar.

Pada acara pembukaan, Kepala Dinas Pemdes, Bayu Suharsono mengatakan, pentingnya dilakukan lokakarya bagi kepala desa dan petani sawit agar mereka bisa memetakan permasalahan yang ada di desa mereka masing-masing.

Disamping itu lanjut Bayu, desa mesti tahu bagaimana memperdayakan warga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di desa berbasis kelapa sawit.

“Lokakarya yang mengambil tema Pemberdayaan Ekomomi Lokal (PEL)sangat sinergi dengan konsep pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah di era kepemimpian Jokowi,” kata Bayu

Keberpihakan pemerintah kata Bayu lagi, terhadap desa sangat baik, karena konsep pembangunan yang menjadi nawacita pemerintah yakni membangun Indonesia dari daerah terpencil dan pingiran.

Lokakarya dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok pertama menbahas masalah komplik dan kelompok dua menbahas tentang BUMDes.

Dikelompok satu membahas beberapa asumsi tentang masalah di perkebunan kelapa sawit dengan asumsi tentang pemgembalian hak ulayat dan tanah adat yang sudah masuk HGU namum belum digarap oleh perusahaan.

Asumsi ini lebih menonjol karena beberapa desa sudah mengalami hal serupa. Sulitnya, mengambil hak-hak masyarakat ketika sudah masuk dalam HGU. Semua itu di sebabkan kurang komunikasi antara pemangku kepentingan dalam hal ini penguasa daerah dengan masyarakat, sehingga masalah ini jarang di bahas secara tuntas.

“Namun, masalah ini belum di bahas secara rinci pada lokakarya kemarin. Sebab, dalam lokakarya ini kita masih sekedar memetakan masalah yang terjadi di sekitar masyarakat,” kata Muktar ketua SPKS Sekadau.

Untuk pembahasan BUMdes juga masih memetakan masalahnya juga, karena untuk pelaksanaan tetap saja kepala desa dan seluruh pengurus BUMdes nantinya. Tapi, kegiatan ini akan dilanjutkan bulan Juli nanti. (sutarjo)