Atasi Kekurangan Guru di Kalbar, Karolin-Gidot Akan Tambah Kuota Guru Honor

oleh
Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Suryadman Gidot. Foto : Istimewa

BENGKAYANG – Calon wakil gubernur Kalbar nomor urut 2, Suryadman Gidot mempunyai solusi kongkrit, untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru atau tenaga pengajar di provinsi ini.

“Saya di Bengkayang itu mencari anak-anak lulusan SMA dari daerah pedalaman. Saya kuliahkan. Setelah selesai kuliah, saya honorkan mereka jadi honor daerah. Kemudian dikirim kembali ke kampung asal mereka,” kata calon wakil gubernur Kalbar nomor urut 2, Suryadman Gidot belum lama ini.

Gidot yang latar belakang pendidikannya adalah seorang guru, paham betul jika masalah pendidikan harus menjadi prioritas. Kebijakan kongkrit mengatasi keterbatasan guru di daerah pedalaman itu dilakukan Gidot saat dirinya memimpin Kabupaten Bengkayang, sepuluh tahun terakhir.

Hasilnya, jumlah guru khususnya yang mengajar di wilayah pedalaman dapat teratasi.

“Karena selama ini, pemerintah tugaskan guru dari luar daerah. Sehingga saat mereka bertugas, baru satu tahun minta pindah. Ini kan menyulitkan langkah kita dalam membangun layanan pendidikan, khususnya di daerah pedalaman, perbatasan apalagi pulau terluar,” ujarnya.

Selain itu, Gidot juga menyebutkan penguatan layanan pendidikan ini dilakukan juga untuk tingkat pendidikan usia dini atau PAUD. Kebijakan yang dilakukannya adalah, menginstruksikan semua kepala desa untuk membuat PAUD di desanya masing-masing.

“Kita sudah buat saat ini satu desa satu PAUD. Kedepannya kita akan dorong lagi, agar disetiap dusun ada PAUD. Karena anak usia nol sampai 4 tahun itu wajib ikut PAUD. Ini untuk mewujudkan generasi yang berkarakter,” jelas Gidot.

Program yang sudah berjalan di Kabupaten Bengkayang lanjut Gidot, akan diterapkan di provinsi Kalbar untuk mewujudkan Kalbar hebat. Jika dirinya bersama calon gubernur Kalbar Karolin Margret Natasa, dipercaya rakyat menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalbar lima tahun kedepan.

“Realisasinya nanti kita akan dorong para Bupati dan Wali Kota untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah masing-masing. Bentuknya bisa kita berikan bantuan dana dari provinsi untuk kabupaten dan kota,” pungkasnya. (**)