Puluhan Petani Geruduk DPRD Provinsi Kalbar

oleh

PONTIANAK – Puluhan perwakilan Masyarakat petani dari empat kabupaten di Kalbar bersama Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Masyarakat (LBH MBK) Selasa (17/04/18) siang mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar.

Kedatangan perwakilan masyarakat dari Kabupaten Sanggau, Sintang, Bengkayang dan Sambas, lantaran memiliki sengketa dengan pihak perusahaan perkebunan yang tidak pernah tuntas.

Seperti di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Sungai Deden, masyarakatnya sudah memiliki surat sertifikat kepemilikan lahan. Dan lahan tersebut didapa sejak belasan tahun lalu dan mereka masuk ke Sambas sebagai transmigrasi yang sah.

“Masyarakatnya sudah memiliki sertifikat dari Bupati Sambas, tetapi sertifikat tersebut dikalahkan oleh HGU dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit,” ungkap Jelani Cristo dari LBH MBK.

Masuknya lahan masyarakat kedalam HGU membuat pemilik lahan tidak bisa membuat sertifikat sampai saat ini. Dan persoalan ini, lanjut dia sudah dilaporkan ke Bupati Sambas dan berjanji akan menuntaskan permasalahan terkait lahan. Tetapi sampai hari ini, Bupati tidak pernah menuntaskan persoalan itu.

“Kami pernah meminta Bupati untuk beraudiensi, namun sampai sekarang tidak pernah bisa bertemu dan juga tidak ada jawaban sampai sekarang,” terang dia.

Apalagi, masyarakat sudah berusaha dengan baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut, serta masih berusaha menghargai para pejabat Pemerintah.

“Tapi kalau mereka juga tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sampai tingkat pusat, maka masyarakat yang akan menyelesaikan dengan cara tersendiri,” ungkapnya.

Ia juga berharap pada Kapolda Kalbar, untuk tegas pada anggotanya di lapangan. Jangan main tangkap saja. Bahkan ada satu kampung, di Bengkayang yang digusur oleh perusahaan perkebunanan tersebut.

“Lihat apa yang terjadi, jangan mendengar omongan sepihak tetapi dengarkan juga penjelasan dari masyarakat,” pesan dia.

Usai mendengar keluhan perwakilan warga dari empat Kabupaten di ruang Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Guntur menjelaskan bahwa masyarakat yang datang ke DPRD Provinsi ini, artinya persoalan yang dihadapi sudah keterlaluan.

Mereka sangat marah, karena persoalan tersebut tidak diakomodir oleh pemerintah kabupaten.

“Penangganan persoalan ini sebenarnya cukup ditingkat Bupati saja, karena ini domain kepala daerah yang juga mengeluarkan izin. Kalau masyarakat sudah melapor sampai ke Provinsi itu artinya pemerintah sudah keterlaluan,” tegas dia.

Ia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan baik pemerintah daerah maupun pihak perusahaan dan pihak pihak terkait.

Ia menganggap, pihak perusahaan sudah melakukan cara cara yang tidak baik, termasuk dari Pemerintah Daerah setempat.

“Jangan zalimi masyarakat, jangan manfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan mereka idengan cara cara yang tidak baik,” pesan dia.

Senada dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur, persoalan masyarakat di empat kabupaten ini akan ditindaklanjuti lintas komisi di DPRD Provinsi kalbar dengan memanggil stake holder diempat kabupaten tersebut bersama perusahaan perkebunan sawit.

“Khusus untuk Bupati Kabupaten Bengkayang dan Sambas mungkin akan dipanggil. Khusus Sungai Deden, menyangkut hak milik masyarakat yang sudah bersertifikat dan dirampas oleh perusahaan yang juga punya HGU,” pungkasnya. (jon)