Demo Tolak Revisi UU MD3, Puluhan Mahasiswa Dobrak Pintu Balairungsari DPRD Kalbar

oleh
Aksi aliansi mahasiswa Kalimantan Barat masuk ke ruang balairungsari dan mematahkan gagang pintu. Foto : Joni

PONTIANAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Seni (26/03/18)

Tujuan kedatangan mahasiswa itu, untuk menolak disahkannya revisi UU MD3. Aksi damai yang mereka lakukan ini sedikit tercoreng, karena gagang pintu masuk ruang Balairungsari rusak akibat digoyang paksa oleh oknum mahasiswa tersebut.

Insiden yang tak diinginkan tersebut adalah bentuk kekecewaan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat, baik terhadap anggota DPRD Provinsi Kalbar maupun angggota DPR RI.

Menurut Koordinator Lapangan M Ikbal, aksi yang mereka lakukan ini adalah aksi penolakan revisi UU MD3.

Pihaknya sudah melobi pegawai DPRD Provinsi Kalbar untuk membukakan pintu ruang Balairungsari namun tidak juga dibukakan.

“Kami menunggu sampai jam 11, kami minta bukakan pintu namun tidak juga dibukakan anggota dewan. Kami dobrak dan kami ingin menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai, UU MD3 ini sangat merugikan. Karena DPR tidak bisa dikritik, ditegur dan apabila dikritik maka akan ditangkap.

Katanya lagi, anggota DPRD ini adalah wakil rakyat, pemilu saja mereka datang ke rakyat.

“Tapi hari ini, kami mendapat kabar bahwa tidak ada Dewan di kantor DPRD. 1 anggota Dewan ikut kampanye, 30 orang ikut study banding dan 30 lebih orang kemana?,” tanya dia.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Kalbar, Lutfi A Hadi, menjelaskan bahwa, patahnya gagang pintu Balairungsari ini sudah dilaporkan pada Kapolda Kalbar dan akan dikirim surat resmi baik ke Polda maupun juga ke Dewan.

“Tadi saya sudah menelpon Kapolda, nanti kami akan resmi menyampaikan laporan pengrusakan pintu ruang paripurna karena ini aset negara aset pemerintah provinsi,” paparnya.

Prinsipnya kata Lutfi, siapapun yang berdemo dan menyampaikan aspirasi tetap diterima namun dihalaman tangga depan.

Selama ini, lanjut Dia, pihaknya tidak pernah menerima massa diruang Paripurna.

Karena ruang paripurna untuk rapat dan mengambil putusan penting dalam pembangunan daerah dan sebagainya.

“Kami menunggu di tempat biasa, tapi nampaknya mereka emosi dan mendobrak pintu ruang Paripurna yang merupakan aset Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (jon)