Panwaslu Sanggau Tangani Satu Laporan dan Empat Temuan Jelang Pilkada 2018

oleh
Alipius, SH Koordinator Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sanggau. Foto : Indra

SANGGAU – Selama berjalannya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 hingga hari ini, Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menangani 1 laporan dan 4 temuan. Demikian diungkapkan Alipius, SH Koordinator Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sanggau, Kamis (22/03/18).

Kasus pertama yang ditangani Panwaslu Sanggau adalah laporan dari salah satu tim terkait pelantikan pejabat yang dilakukan petahana.

“Laporan itu sudah kita tindaklanjuti dan hasilnya juga sudah kita sampaikan ke masing-masing tim pasangan calon. Memang tidak kita temukan pelanggaran, karena yang bersangkutan sudah mengantongi izin Kemendagri dan izin Komisi ASN,” kata Alipius menjelaskan.

Sementara untuk temuan, ada 4 kasus yang ditemukan Panwaslu, diantaranya dugaan pelanggaran yang dilakukan istri petahana karena mengikuti deklarasi politik.

“Itupun sudah kita tindaklanjuti dan hasilnya sudah kita sampaikan ke Pemerintah Daerah, yang jelas hasilnya hanya diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga sudah menerima surat edaran dari Kemendagri yang menyatakan istri pejabat yang PNS boleh ikut asalkan pasif tidak boleh menujukan simbol atau menggunakan baju partai,” katanya.

Temuan kedua adalah keterlibatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang ternyata berapiliasi dengan salah satu partai politiik.

“Kita sudah merekomendasikan ke KPU dan KPU sudah memberhentikan yang bersangkutan,” ujarnya.

Temuan ketiga, adalah keterlibatan perangkat desa dalam proses Pilkada dengan mendukung salah satu pasangan calon dan keempat temuan APK yang melanggar aturan.

“Terkait temuan APK langsung kita tindaklanjuti dengan melibatkan Sat Pol PP, Kepolisian dan kedua tim. Kita minta mereka membongkar sendiri dan ada yang kita bongkar dengan bantuan Sat Pol PP,” terangnya.

Untuk menjaga situasi di Kabupaten Sanggau tetap kondusif, Dia menyarankan setiap timses dan pasangan calon tidak menggunakan isu yang berpotensi memecah belah dan tidak mempercayai berita-berita hoax.

“Tugas kita bersama adalah memberikan edukasi politik yang cerdas kepada masyarakat, biarkan masyarakat bebas memilih sesuai pilihannya, tawarkan program kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” pesannya. (indra)