Belanja Daerah Pertimbangkan 7 Prioritas Pembangunan

oleh

PONTIANAK – Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar tahun anggaran 2017,  Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmaji menjelaskan bahwa, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan mempertimbangkan 7 prioritas pembangunan daerah.

Tujuh prioritas tersebut meliputi meningkatnya yang kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kecerdasan sumber daya manusia, derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik, meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan dan meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai, serta ketahanan budaya.

“Penyusunan ini disesuaikan dengan keputusan DPRD nomor 12/DPRD/2017 tentang rekomendasi DPRD provinsi Kalbar atas LKPJ Gubernur Kalbar akhir tahun anggaran 2016 dan keputusan DPRD Kalbar nomor 38/DPRD/2017 tentang rekomendasi DPRD Kalbar terhadap LKPJ Gubernur Kalbar akhir masa jabatab 2013-2018,” terangnya diruang Bailarung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Senin (19/03/18).

Secara garis besar dapat dipaparkan capaian kinerja urusan wajib yakni urusan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, pertanian, perindustrian, kehutanan, SDM dan energi serta transmigrasi.

Dijelaskannya, Provinsi Kalbar memiliki wilayah seluas 146.807 Km persegi dan merupakan provinsi dengan wilayah terluas ke-3 diindonesia, setelah provinsi Papua dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalbar memiliki garis pantai sepanjang 1.163 Km dari utara (Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas) hingga Selatan (Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang).

Wilayah provinsi kalbar yang sangat luas tersebut hingga tahun 2017 dihuni oleh penduduk sejumlah 5.381.428 jiwa yang dari penduduk laki-laki sebanyak 2.768.013 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.613.415 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,61%.

Adapun capaian kerja urusan wajib dan urusan pilihan lainnya secara rinci dan lengkap telah dituangkan dalam Bab IV buku LKPJ Gubernur kalbar akhir tahun anggaran 2017.

Adapun belanja daerah pada APBD murni direncanakan sebesar 5.065.395.280.000, setelah perubahan menjadi sebesar 5.407.654.501.695,06. Atau mengalami peningkatan sebesar 6,75% dari APBD Murni dengan realisasi belanja sebesar 5.260.989.942.765.19 atau 97,29%.

“Dalam belanja tidak langsung direncanakan sebesar 2.772.246.725.982,30. Realisasinya sebesar 2.793.604.751.158 atau 100,77%. Sementara belanja langsung direncanakan sebesar 2.635.407.775.712,76 realisasinya sebesar 2.467.385.191.607,19 atau 93,62%,” jelas Pj Gubernur Kalbar.

Dalam LKPJ akhir tahun anggaran 2017, ia  mengimbau dan mengajak berbagai elemeen masyarakat maupun para stakeholder, termasuk ASN ditahun pesta demokrasi ini, semua perlu tetap menjaga suasana sejuk, damai, aman dan kondusif selama proses pilkada. (jon)