Usulan Pembentukan Unit Perlindungan Guru, Ini Penjelasan Yandi

oleh
Calon Wakil Wali Kota Pontianak, Yandi. Foto : Dody

PONTIANAK – Maraknya penganiayaan guru yang kerap terjadi di tanah air, akhir-akhir ini, membuat sejumlah legislator di DPRD Kota Pontianak merasa prihatin, bahkan berencana mendorong agar Pemerintah  Kota Pontianak segera membentuk Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG), karena sesuai Perda No. 7/2017 tentang Perlindungan Guru.

Menanggapi hal tersebut, calon Wakil Wali Kota Pontianak dengan nomor urut satu, Yandi tidak menyetujui usulan pembentukan UPHPG ini, karena seolah-olah  telah terjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam dunia pendidikan .

“Namun yang perlu dibenahi adalah  bagaimana kurikulum  pendidikan dan pembelajaran budi pekerti terhadap anak ini, kita tingkatkan supaya tidak terjadi peristiwa penganiayaan,” ujarnya, Jumat (16/03/18) pagi.

Yandi menyebutkan komunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah itu sangat perlu dilakukan, dan harus terbangun dengan baik.

“Jangan hanya pola-pola pembelajaran yang dilakukan, tanpa melihat bagaimana komunikasi antar lembaga pendidikan itu bangun,” ujarnya.

Dijelaskan Yandi, yang perlu dibenahi  adalah bagaimana memberikan metode pembelajaran terhadap siswa dan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik.

“Saya kira kalau itu dilakukan tidak ada masalah, dan tidak perlu membangun sesuatu yang seolah-olah miris sekali kondisi pendidikan di Kalbar,” ujarnya.

Sedangkan untuk upaya proses  hukum agar memberikan efek jera, terhadap penganiaya guru yang belum lama ini terjadi di Pontianak, Yandi menambahkan, bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi sifatnya hanya insidentil saja  dan tidak perlu disama ratakan, artinya masih banyak lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem pembelajaran dengan baik di Pontianak.

“Kalau kasus penganiayaan guru itu terjadi, mungkin bisa dilihat dilihat lebih lanjut persoalannya, apakah memang itu hasil pendidikan, sehingga anaknya bisa melawan guru atau itu hanya peristiwa insidentil yang perlu didalami,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ini merupakan tugas institusi yang menangani bidang pendidikan, agar mendalami, apakah yang perlu dibenahi pada sisi karakteristik budi pekerti anaknya atau ada hal lain yang perlu menjadi catatan bersama.

“Bagi saya, tidak ada murid yang tidak bisa di didik, terkecuali gurunya yang tidak bisa mendidik, sehingga ke depan bagaimana guru mampu memberikan pendidikan yang baik bagi murid-muridnya,”

Kalau sampai muridnya sampai melakukan penganiayaan, sebut Yandi, berarti ada dua kekeliruan, apakah dari gurunya?, atau memang dasar perilaku muridnya yang seperti itu.

“Maka  dari itu perlu dijalin komunikasi antara guru dengan keluarga maupun muridnya dalam kurikulum pembelajaran di sekolah,” ujarnya.

Terhadap dunia pendidikan di Kalbar, Yandi berharap agar semua stakeholder harus berperan aktif secara bersama untuk memajukan pendidikan.

“Ini bukan tanggung jawab pemerintah, guru dan sekolah, namun ini tanggung jawab kita  bersama, karena anak adalah masa depan bangsa, dan kita semua bertanggung jawab  untuk menciptakannya menjadi pemimpin yang baik dimasa mendatang,” tutupnya. (dody)