DPRD Kalbar Monitoring Dana Tanggap Darurat

oleh
Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan

PONTIANAK – Anggaran dalam penangganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, kata anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri, haruslah dikawal dengan benar.

Dalam hal ini kata dia, pihaknya juga akan melakukan monitoring, penggunaan anggaran oleh dinas terkait.

“Mengingat anggaran dari pusat cukup besar, maka kami akan melakukan monitoring, sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya kemarin.

Dijelaskannya, pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengingat, setiap tahun di berbagai daerah di Kalbar selalu saja terjadi kebakaran lahan dan hutan.

“Sosialisasi ini perlu dilakukan mengingat masyarakat juga harus paham bahwa penanganan lahan tidak boleh sembarangan,” jelasnya.

Legislator asal Kapuas Hulu ini berharap, jika sosialisasi tidak dilakukan maka akan menjadi kebiasaan kebakaran lahan dan hutan setiap tahun di Kalbar.

Pada akhirnya, Kalbar mengimpor asap ke negara tetangga.

“Jangan sampai Kalbar tiap tahun selalu mengirim asap ke Singapura dan Malaysia,” paparnya.

Dalam menangani Karhutla, lanjut Dia, Pemprov Kalbar seharusnya menganggarkan dana khusus tanggap darurat.

“Sejauh inikan anggaran dan bantuan dari pusat. Kita dukung jika ada bantuan khusus dari APBD untuk karhutla,” pungkasnya. (jon)