Proyek Puskesmas Tekarang Terancam Dipolisikan

oleh
PONTIANAK — Direktur PT. Atiqah Ramadhan Sejehtera, Muhammad Raul memprotes proyek pelelangan fisik dengan sistem LPSE berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Tekarang, Kabupaten Sambas dari APBD Sambas senilai Rp5,8 Miliar.

Pihak pelaksana mengancam akan membawanya ke polisi dengan alasan adanya dugaan persengkongkolan jahat, dimana proses lelang memakan waktu cepat, serta tak lazim dan pihak pemenang diduga cenderung sudah diarahkan.

“Perlu kami sampaikan protes dan melaporkannya ke penyidik. Ini ada dugaan pemenang diarahkan. Padahal dari awal, kami sangat mengikuti aturan berlaku dalam LPSE,” katanya di Pontianak.

Menurut dia kejanggalan di awal ketika pihak pelaksana ingin menawar program kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Tekarang, Kabupaten Sambas dari APBD Sambas Rp5,8 miliar yakni cara dan waktu kualifikasi cenderung tidak lazim. Misalnya pada hari Jumat, adanya penutupan dokumen di LPSE Kabupaten Sambas. Sementara pada Sabtu-Minggu adalah masa non kerja.

Ternyata pada hari Senin masa evaluasi sudah diketahui satu penyedia jasa dinyatakan lolos dalam proses evaluasi penawaran harga dan teknis tertentu. Dampaknya 7 perusahaan atau penyedia jasa lain otomatis dinyatakan kalah dan gugur.

“Kami sendiri tidak tahu kalahnya dimana, alias digugurkan,” ujarnya.

Selanjutnya pihak pelaksana jasa mencoba mendatangi panitia untuk melakukan klarifikasi, ternyata tetap saja digugurkan tetapi belum disebutkan alasannya.

“Kami kalah tidak tahu apa kalah dan salahnya. Memang dicari 3 penawar terendah dan perusahaan kami masuk nomor 2. Hanya penyedia jasa dari perusahaan mana dimenangkan tidak diketahui pasti,” ucapnya.

Diapun meminta Panitia Pelelangan atau Pokja lebih teliti. Jangan tidak teliti dalam menetapkan pemenang. Berdasarkan LPSE Kabupaten Sambas diketahui bahwa PT. Bilindo Andase dengan nilai penawaran Rp4.43 Miliar menjadi penawar terendah pertama pada urutan teratas. Sementara pemenang kedua, yakni PT. Atiqa RS dengan nilai Rp4.9 Miliar disusul PT.Vista ES dengan nilai Rp5.09 Miliar sebagai penawar urutan berikutnya.

“Karena proses pelelangan tidak lazim dengan waktu mepet, mohon maaf kasus ini saya bawa ke Polda Kalbar,” ucapnya.

Dihubungi terpisah untuk memperoleh perimbangan pemberitaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sambas,  Dr. H. Sabib mengenai laporan salah satu penyedia jasa ke Polda Kalbar terkait dugaan kejanggalan pelelangan dan adanya dugaan persengkongkolan jahat dalam menetapkan pemenang tender proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Tekarang di Kabupaten Sambas hanya meminta dihubungi ke Dinas Kesehatan.

“Puskesmas itu di Dinas Kesehatan. Pak Fatah,” jawabnya. “Lelang di ULP berada di Kantor Bupati. Terpusat dia,” timpalnya kembali.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr. Fattah Maryuniani dihubungi sebagai  upaya konfirmasi hanya menjawab kalau mau protes bukannya ke Dinas Kesehatan langsung tetapi ke Pokja (Kelompok Kerja) atau panitia pelelangan.

“Saya justru tidak paham lelang, kok diarahkan ke siapa..and (dan) gak paham lagi kalau nuduh kadis yang arahkan. pokja satupun gak tahu siapa and pemborongnya yang ikut pun tak kenal siapa mereka,” katanya.

“Pokja pun tak tahu siapa-siapa,” timpal Fattah.

Katanya Regulasi lelang adalah Kadiskes sebagai PA menujuk KPA sebagai pelaksana. Selanjutnya KPA menunjuk PPK secara tekhnis untuk urus keperluan tender. Berkas dan lain-lain diserahkan kepada Pokja sebagai penanggung jawab lelang pekerjaan.

“Kalau ada hal yang gak betul dengan proses lelang silahkan ajukan ke pokja,” ujarnya. (dxn)