BPH Migas Gelar FGD Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan

oleh
Gubernur Kalbar Sutarmidji, mantan Ketua DPD RI OSO dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri FGD BPH Migas. Foto : ril

PONTIANAK – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) terus mendorong terwujudnya proses Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan. Sebagai langkah nyata BPH Migas untuk kesekian kalinya kembali menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) “Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan” bertempat di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (03/12/19).

Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendalami supply and demand gas bumi di Pulau Kalimantan, khususnya terkait pemindahan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan juga supply and demand gas bumi di Kalimantan Barat.

Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk menciptakan sinergi antar lembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan agar semua pihak terkait diharapkan memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.

Kegiatan FGD ini, dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko dan Tokoh Masyarakat Kalimantan sekaligus mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang.

Selain itu, berbagai Lembaga dan pemangku kepentingan dibidang Gas Bumi hadir mulai dari Anggota DPR RI, DPD RI, SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas KESDM, Kementerian Perindustrian, Gubernur/ Bupati/ Walikota se-Kalimantan, dan Rektor PTN se-Kalimantan, Asosiasi Pengusaha Tambang dan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Kadin, Hipmi, Inkindo, Gapensi, Kahmi hingga Badan Usaha di bidang niaga dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Penyelenggaraan FGD di Pontianak ini, merupakan rangkaian FGD yang telah dilaksanakan oleh BPH Migas sejak tahun 2018, yang diawali dengan penyelenggaraan FGD di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan September 2018, Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Timur, dilanjutkan dengan FGD di Samarinda bulan Desember 2018, Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Juni 2019, penyelenggaran FGD di BSD City Tangerang Banten pada tanggal 4 Juli 2019, Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2019, dan terakhir adalah penyelenggaran FGD di Palangkaraya Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Juli 2019.

Dengan hadirnya para Tokoh Nasional, tokoh masyarakat, DPR dan DPD RI, Gubernur, Bupati dan akademisi, diharapkan akan didapat kesepakatan dalam pemahaman pentingnya supply and demand gas bumi di Kalimantan, khususnya persiapan pemindahan Ibu Kota Negara, sehingga akan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur gas bumi.

BPH Migas terus mendorong diwujudkannya pembangunan pipa Trans Kalimantan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri khususnya bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan dan sekaligus dapat ikut membantu mengurangi defisit perdagangan melalui peningkatan pemanfaatan Gas Bumi sebagai substitusi Bahan Bakar Minyak terutama pada sektor kelistrikan dan pertambangan.

Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (Purn) Dr. Moeldoko di lokasi acara menyampaikan, upaya pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan ini sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan lima aspek khususnya pembangunan infrastruktur.

“Kelima aspek tersebut meliputi infrastruktur, investasi, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan APBN yang tepat sasaran,” ucapnya.

Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa menyampaikan bahwa Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan ini merupakan tindak lanjut Rencana Induk Gas Bumi Tahun 2012-2025.

“Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang membentang dari Bontang – Banjarmasin – Palangkaraya – hingga Pontianak sepanjang 2.219 Km, yang akan mengangkut Gas Bumi dari Bontang Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan energi gas alam bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan,” jelas Ifan.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ada lima KI dan KEK yang akan dibangun yakni KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur, KI Batulicin dan KI Jorong di Kalimantan Selatan, KI Landak dan KI Ketapang di Kalimantan Barat serta KI Tanah Kuning di Kalimantan Utara.

Selain rencana pengembangan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang menjadi potensi demand Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan, terdapat pula potensi besar demand Gas Bumi di Kalimantan Barat yaitu masih banyaknya industri dan pembangkit listrik yang menggunakan batubara serta BBM jenis Solar sebagai bahan bakar.

Data Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) tahun 2019 – 2038 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 143 tahun 2019, kapasitas pembangkit listrik jenis PLTD dan PLTU Batubara di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 437 MW. Dengan kapasitas tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan gas bumi sebesar 87,4 MMSCFD apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi bahan bakar pembangkit dari batubara dan BBM menjadi Gas Bumi sebagai wujud pelaksanaan Paris Agreement tahun 2015.

Di sektor kelistrikan diperoleh informasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa sejak tahun 3 tahun terakhir,  PT PLN (Persero) membeli listrik dari Malaysia sebesar 170 Mega Watt dengan harga sebesar Rp. 1.050/kwh. Untuk menggantikan konsumsi listrik PLN yang dibeli dari Malaysia, PT PLN (Perseo) berencana akan membangun dua pembangkit listrik di Pontianak yaitu PLTU dengan daya sebesar 100 MW dan  PLTG dengan daya sebesar 100 MW. Hal ini akan berpotensi menambah jumlah kebutuhan gas bumi untuk daerah Kalimantan Barat.

Selain sektor Kelistrikan, potensi kebutuhan Gas Bumi juga datang dari sektor Industri. Rencana pengembangan Kawasan Industri Landak dan Ketapang serta Industri lain di Kalimantan Barat diperkirakan membutuhkan pembangkit listrik sebesar 592 MW yang apabila menggunakan pembangkit berbasis Gas Bumi maka akan menjadi potensi demand sebesar 118,4 MMSCFD.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Mempawah menyampaikan, saat ini sedang dikembangkan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dengan luas ±1.350 Ha oleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang diperkirakan membutuhkan pembangkit listrik sebesar 8,3 MW atau setara dengan potensi demand gas bumi sebesar 1,7 MMSCFD.

Pemerintah Kabupaten Mempawah pun sedang mengusulkan pula pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sungai Kunyit yang rencananya menempati lahan seluas ±5.000 Ha kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan menggunakan asumsi sama dengan KEK Sei Mangke maka diperkirakan membutuhkan pembangkit sebesar 310 MW atau sebanding dengan potensi demand gas bumi sebesar 62 MMSCFD. Di sekitar Pelabuhan Kijing dan KEK Sei Kunyit, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) atau Inalum bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui anak usaha patungan mereka PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), melakukan pencanangan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan listrik sebesar 75 MW atau sebanding dengan potensi gas bumi sebesar 15 MMSCFD. (ril)