Terwujudnya Sinergisitas Antara Eksekutif dan Legislatif

oleh
Suasana Rapat Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota se Kalbar, Senin, (7/10/19). Foto : ril

PONTIANAK – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar menggelar Orientasi Anggota DPRD di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (07/10/19).

Orientasi ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.14 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kegiatan ini berlangsung selama 2 hari diikuti oleh 30 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Sambas, dengan tujuan sasaran ‎kegiatan adalah terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan Orientasi ini bagi Anggota DPRD, Kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi masukan dan motivasi bagi anggota DPRD periode 2019-2024  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai legislator dan penyambung aspirasi masyarakat,” ujar Sekda Kalbar, A.L.Leysandri, saat membuka kegiatan orientasi.‎

Lebih lanjut  dia mengatakan, pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif yang merupakan mitra sejajar dalam melaksanakan pembangunan.

“Oleh karena itu kami berharap dukungan dari legislatif dengan pola kemitraan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah satu sama lainnya sebagaimana ditegaskan pada pasal 57 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pada kesempatan yang sama mewakili ‎Kepala Badan BPSDM Kalbar, selaku panitia penyelenggara ‎Piter Bonis dalam kesempatan itu menyampaikan ada tujuh poin materi yang akan disampaikan bagi peserta orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota se Kalimantan Barat, yang pertama materi  mengenai undang-undang dasar 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI dan Wawasan Kebangsaan.

Kedua, sistem Pemerintahan Indonesia, ketiga internalisasi integritas, keempat hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah, kelima pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang fungsi tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dan ketujuh yakni muatan lokal atau isu-isu aktual. (ril)