Kanwil Hukum dan HAM Gelar Mediasi Ganti Rugi Karyawan PT. Limpah Sejahtera

oleh
Richky Rinal TDL. S, korban kecelakaan Bus milik perusahaan perkebunan sawit, PT. Limpah Sejahtera. Foto : Arief

PONTIANAK – Sungguh malang, nasib yang dialami Dedi Pariston Tindaon dan Richky Rinal TDL. S,  korban kecelakaan Bus milik PT. Limpah Sejahtera.

Hingga kini, kedua korban yang mengalami cacat fisik pada bagian lengannya akibat kecelakaan tunggal Bus milik perusahaan perkebunan tempat Ia bekerja ini, tidak mendapatkan perhatian dari manajemen PT. Limpah Sejahtera.

Didampingi kuasa hukumnya, Ismail Marzuki dan Jasmin Sibarani, Ketua DPP Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (SP PELIKHA), Ia mengadukan nasib yang menimpanya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.

Atas dasar pengaduan itu pun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar kemudian, menindak lanjuti laporan tersebut dengan menggelar mediasi antara kedua pelapor dengan PT. Limpah Sejahtera, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar, Jalan Budiman, Pontianak, Kamis (08/08/19)/sekitar pukul 13.00 WIB beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar Toman Pasaribu menyebutkan, untuk mendapatkan klarifikasi dan keterangan secara jelas, lengkap, serta solusi terbaik yang diinginkan kedua belah pihak melalui persoalan ini, maka diundanglah beberapa stake holder yang menjalankan tugas pokok profesinya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, Jasa Raharja, UPT Disnakertrans Kalbar, Komnas HAM, Polda serta Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Fakta sudah ada, kedua pelapor sudah hadir. Kondisi korban juga, telah mengalami cacat permanen. Oleh karena itu masing-masing pihak perlu bermusyawarah, sehingga mencapai Win Win Solution. Setelah Mediasi ini, Kami akan mengeluarkan Surat Rekomendasi. Harapan Kami pihak Perusahaan, dalam hal ini First Resouces dan BPJS segera melaksanakan tiga poin rekomendasi ini, selama toleransi waktu dua minggu yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut,” tegasnya.

Dedi Pariston Tindaon, korban kecelakaan Bus milik PT. Limpah Sejahtera. Foto : Arief

Dalam dialog tersebut, telah lahir tiga poin rekomendasi, yaitu pertama, agar pihak perusahaan memberikan pesangon. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan memberikan tangan palsu kepada kedua korban cacat dan ketiga, agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali kedua pelapor.

Menanggapi poin rekomendasi tersebut, pihak perusahaan PT. Limpah Sejahtera meminta tenggang waktu, dengan alasan saat ini mereka tidak berwenang mengambil keputusan terhadap 3 poin rekomendasi tersebut, namun pihaknya mengajukan tenggang waktu selama dua minggu, agar bisa berkomunikasi dengan pimpinan kantor pusat. Terutama soal 2 poin rekomendasi tersebut, yaitu pemberian pesangon dan mempekerjakan 2 orang korban yang cacat tetap tersebut.

Korban kecelakaan Dedi Pariston Tindaon menyebutkan, bahwa Ia telah direkrut oleh Andi Sembiring, Kepala HRD First Resouces yang merupakan induk Perusahaan PT. Limpah Sejahtera.

“Saya mendapat informasi lowongan kerja di media massa, yang sedang membutuhkan tenaga mandor Perkebunan Sawit. Dari informasi lowongan kerja tersebut, syarat untuk diterima, pelamar harus terlebih dahulu mengikuti serangkaian tes. Singkat kata, setelah mengikuti tes, Saya dinyatakan lulus. Seminggu usai tes, barulah Kami berangkat ke Kalbar,” terang Dedi.

Para calon pekerja yang telah siap, kemudian mengikuti training Perusahaan PT. Limpah Sejahtera, dan diberangkatkan dari Sumatera Utara pada tanggal 4 April 2019 untuk mengikuti training sampai tanggal 1 Juli 2019.

Kemudian,  tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, General Manager langsung menyatakan bahwa, 37 orang calon pekerja dinyatakan tidak lulus training dan akan segera dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing.

Ia menambahkan, dalam perjalanan pulang, nasib naas terjadi, 37 orang penumpang yang berada di dalam Bus tersebut terguling di Jalan Trans Kalimantan KM 23, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Rabu (03/07/19) beberapa waktu lalu.

“PT. Limpah Sejahtera pun, harus memberikan upah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (SP PELIKHA), Jasmin Sibarani menyebutkan,  apa yang dikatakan oleh kuasa hukum SP PELIKHA Ismail Marzuki, SH setelah berbicara kepada HRD PT. Limpah Sejahtera, bahwa perusahaan akan segera memenuhi hak-hak pekerja sesuai prosedur yang telah diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena korban telah terdaftar sebagai anggota.

“Begitu juga dengan upah yang diberikan oleh PT. Limpah Sejahtera tidak sesuai dengan UMK, korban pun cuma diupah sebesar 700 ribu rupiah/bulan, belum lagi dikenakan berbagai potongan, termasuk potongan dari biro penyalur tenaga kerja yang ada di tempat asal korban. Jumlah sebesar itu, sangat tidak manusiawi,” ungkap Jasmin.

Jasmin pun mempertanyakan, apakah kriteria kelulusan atau training, masih belum ada kejelasan. Begitu juga upah training juga, tidak bisa di bawah UMK. Begitu juga perumahan bagi pekerja yang berasal dari luar daerah, juga tidak dipersiapkan oleh PT. Limpah Sejahtera.

“Semua harus memenuhi standar. Para pemberi kerja harus menyediakan nya. Kami juga berharap agar pihak PT. Limpah Sejahtera, harus melaksanakan kewajiban nya kepada pekerja, dalam memberikan santunan kepada korban, terutama yang cacat seumur hidup, maka SP PELIKHA akan membawa kasus ini keranah hukum. Baik ke Kepolisian maupun ke Dinas Tenaga Kerja. Sudah sepatutnya, PT. Limpah Sejahtera memberikan santunan, sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku,” ungkapnya. (Arief)