Kekayaan Intelektual Dukung Inovasi Daerah

oleh
Suasana rapat sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Badan Litbang Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Dharma, Pontianak. Foto : ril

PONTIANAK –  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten 3 biro Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Dra. Marlyna, M.Si berkesempatan memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten / kota yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Rabu (31/07/19).

“Wilayah Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki potensi kekayaan intelektual yang tinggi dan perlu digali lebih dalam.  Kepemilikan komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal, serta sumber daya genetik perlu dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, menjadi bagian dalam inovasi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ungkapnya dihadapan para peserta yang hadir.

Ia melanjutkan, untuk mendukung semua itu, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, dan memiliki wawasan luas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sejalan dengan apa yang disampaikan Sekda, Emi Puterina, SH Plt Kepala Badan Litbang Provinsi Kalbar dalam laporannya mengatakan bahwa  acara sosialisasi diadakan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama para ASN terkait hak kekayaan intelektual yang meliputi aspek dasar hukum, peran Pemerintah Daerah yang diwakili lembaga Kelitbangan daerah dalam perlindungan HKI, mekanisme pengajuan HKI, potensi-potensi HKI seperti ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, serta indikasi geografis.

“Dampak dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan praktek-praktek inovasi di daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Suzy Heranita yang mewakili Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menyoroti betapa berharganya kekayaaan intelektual bagi sebuah bangsa.

“Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat “renewable and sustainable,” ungkap Suzy.

Dijelaskannya, bahwa aset kekayaan intelektual sangat bernilai karena memiliki kelebihan-kelebihan yaitu memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai dalam bisnis, menciptakan penghasilan, mendatangkan investor, serta mendorong riset dan teknologi.

Suzy menambahkan bahwa secara ekonomi Kekayaan Intelektual merupakan aset yang bersifat skalable atau mengakomodasi perubahan, tidak mengalami depresiasi (penyusutan), serta dapat dimanfaatkan disertai dengan aset pendukung seperti teknologi, SDM, dan fasilitas produksi.

Sementara Muhayan perwakilan dari Kanwil Kalimantan Barat menyoroti pada pentingnya menjaga kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal.  Contoh-contoh Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari kalimantan Barat yang telah terdaftar antara lain  KIK Perayaan Cap Go Meh Kota Singkawang, KIK Tradisi Budaya Robo-robo dan Haul Opu Daeng Manambo di Kabupaten Mempawah. Sementara itu untuk KIK indikasi geografis dari Kalimantan Barat yaitu terdaftar untuk Beras Uncak dari Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditambahkan oleh Muhayan, Kalimantan Barat kaya akan Sumber Daya Genetik (SDG), namun masih sangat kurang perhatian terhadap persoalan-persoalan.

“Kita sering kecolongan,  SDG kita banyak yang dimanfaatkan orang dari luar negeri,” ungkapnya.

Dengan kegiatan ini, Muhayan berharap ada peningkatan kepedulian terutama dari kalangan ASN terhadap sumber-sumber Kekayaan Intelektual Komunal Daerah yang berujung pada pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, khususnya Kalimantan Barat.

Kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual ini menghadirkan pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Pejabat dari Kantor Wilayah Kalimantan Barat  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.  (ril)