Komisi Informasi Kalbar Sinergikan Monev Badan Publik

oleh
Suasana rakor Komisi Informasi (KI) Kalbar. Foto : Istimewa

PONTIANAK – Menjelang Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seKalbar yang akan dilaksanakan PPID Utama Pemprov Kalbar beberapa waktu ke depan, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) berencana  mensinergikan kegiatan tersebut dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.

KI Kalbar menilai acara yang menghadirkan PPID Utama Pemmerintah Kabupaten dan Kota seKalbar serta PPID Lembaga Struktural/OPD Pemprov Kalbar itu, merupakan momentum startegis untuk menyampaikan pedoman umum dan tata cara pengisian SAQ  (Self Assessment Questionnaire)/Kuesioner Penilaian Mandiri  yang akan diisi oleh Badan Publik.

“Alhamdulillah kordinasi dengan PPID Utama dan berbagai lembaga terkait berjalan baik, termasuk membicarakan masalah itu untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan,” kata Syarif Muhammad Herry, Ketua KI Kalbar, disela-sela rapat pembahasan indikator penilaian Monev Badan Publik bersama Komisioner KI Kalbar lainnya di Kantor KI Kalbar, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi diberikan amanah untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap implementasi regulasi itu.

Tujuannya untuk menilai efektivitas pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pada 2018 lalu, dalam penilaian Monev yang dilaksanakan KI Kalbar, dari kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota seKalbar, sebanyak delapan PPID Kabupaten/Kota  (60%) sudah masuk Zona Hijau dengan kualifikasi Informatif. Sebanyak tiga Pemerintah Kabupaten/Kota masuk dalam Zona Kuning (21 %) dengan kualifikasi Menuju Informatif.

Sedangkan kategori Lembaga Struktural/OPD Pemprov Kalbar, dari jumlah OPD yang mengembalikan Kuesoner Penilaian Mandiri, OPD yang masuk Zona Hijau dengan kualifikasi Informatif sejumlah 10 OPD (30 %). Zona Kuning dengan kualifikasi Menuju Informatif sejumlah 16 (47 %) OPD. Selebihnya masih berada di Zona Merah dan Zona Hitam.

“Proses Monev dilakukan pada Triwulan tiga dan empat dengan tahapan antara lain Pengiriman Kuisoner Penilaian Mandiri,  Pengisian Kuisoner Penilain Mandiri oleh Badan Publik,  Pengembalian Kuisoner Penilaian Mandiri dan data pendukung,  Verifikasi Website,  Visitasi/Kunjungan Lapangan dan atau Presentasi PPID. Optimis 2019 ini, keterbukaan iformasi publik di Kalbar  akan lebih baik,”  tutur Syarif Herry.  (**)