Komplain Rumah Rusak Tak Ditanggapi, Warga Perumahan Serdam Raya Residence akan Tuntut Hukum Pengembang

oleh
Rumah di Komplek Serdam Raya Residence yang mengalami kerusukan. Foto : Ril

KUBU RAYA – Puluhan warga perumahan Serdam Raya Residence yang berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya menyampaikan komplain atas kerusakan bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan PT. Teja Kusuma Jaya.

Seorang warga,  Florensius Boy di dampingi warga lainnya, saat ditemui awak media dilokasi mengatakan, bahwa penghuni komplek, sudah sering kali meminta tanggung jawab dari pengembang. Namun pihak developer tidak pernah menanggapi secara serius komplain setiap warga.

“Bahkan sudah ada yang komplain lebih dari 1 tahun yang lalu, tetapi tidak pernah ditanggapi, yang direspon pun hanya perbaikan ala kadarnya, itu pun harus bersitegang dulu dengan pihak pengembangnya,” ujarnya.

Menurutnya, selain kepada pengembang keluhan warga itu pun sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak Bank BTN selaku mitra pengembang.

“Namun hasilnya sama saja, warga pun sudah nyaris putus asa,” ucapnya.

Alasan pengembang, kata dia, selalu masalah prosedural.

“Jawaban mereka sederhana, selalu bilang komplain akan ditanggapi tetapi menunggu persetujuan pusat. Pusat apa? Penanggung Jawab perusahaan itu adalah jajaran direksinya, lalu siapa yang mereka maksud? Saya sudah lebih dari 5 kali meminta alamat penanggung jawab perusahaan di pusat seperti yang mereka bilang. Tapi tidak pernah manajemennya berani memberitahu. Ini ada apa?,” tanya Boy.

Ia mengindikasi, ketakutan dari pihak manajemen PT. Teja Kusuma Jaya memberikan alamat perusahaan di pusat berkenaan dengan progress atas usulan dan komplain warga selama ini.

“Ini ada yang tidak beres, mungkin saja sudah cair dari pusat, tapi tidak mereka sesuai peruntukannya, bisa sajakan digunakan untuk penyertaan saham, modal pembangunan perumahan yang ada di tempat lain. Makanya mereka tidak berani memberikan,” ucap Boy.

Dikatakannya, kerusakan rumah warga SRR beragam, terutama menyangkut spesifikasi bangunan yang dikerjakan asal-asalan, dan tidak sesuai dengan standar rumah layak huni. Diantaranya mulai pengerjaan pondasi hingga finishing.

“Ini nyata semua Silahkan lihat sendiri ke lokasi,” kata Boy.

Pengembang perumahan Serdam Raya Residence, kata dia, harus segera mengganti kerugian yang dialami warga selaku konsumen. Kerusakan-kerusakan bangunan rumah yang timbul akibat kesengajaan dari pihak mengganti materiil bahan bangunan yang tidak sesuai standar.

Kurang lebih ada 90 unit rumah warga yang mengalami permasalahan serupa. Misalnya salah satu contoh, pertama masalah pengerjaan pondasi yang tidak sesuai.

“Seharusnya menggunakan cerucuk 12 meter, namun mereka gunakan cerucuk 4 meter padahal di wilayah itu kedalaman lahan gambut berkisar 7 meter,” ucapnya.

Ia menambahkan, jadi tidak heran kalau rumah warga mulai tenggelam seiring perjalanan waktu, ada yang miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke depan, miring  ke belakang bahkan ada beberapa rumah yang tergenang air ketika hujan terus menerus.

”Kedua, pengerjaan atap yang tidak sesuai sehingga setiap hujan selalu bocor. Ketiga, penggantian daun pintu/kusen yang seharusnya  dari kayu kelas I atau kelas II diganti mereka dari tripleks, fasilitas listrik yang tidak standar sehingga tidak bisa diisi ulang, port car yang tidak dibangun, macam-macam  lagi persoalannya,” terang Boy.

Untuk itu, Ia meminta kepada PT. Teja Kusuma Jaya selaku developer Perumahan Serdam Raya Residence untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan akibat kesengajaan maupun kelalaian dalam pengerjaan rumah warga dengan melaksanakan pengerjaan bangunan sesuai spesifikasi bangunan yang dijanjikan kepada konsumen, dan sesuai dengan bahasa-bahasa promosi maupun brosur yang sudah disebarkan.

Apalagi ini programnya pemerintah, pemerintah pun, menurutnya, juga harus bertanggung jawab dalam hal pengawasan.

Ia pun tak segan-segan membawa permasalahan ini hingga ke KPK karena menyangkut program rumah subsidi layak huni dari pemerintah.

“Kalau tidak diperbaiki dan dibangun sesuai spek ini jelas pembohongan publik atau penipuan. Ini jelas konsekuensi hukumnya bagi pengembang nakal, baik secara pidana maupun perdata,” tandasnya.  (ril)