Persiapan UN, Siswa Dibebani Uang Makan + Nginap Rp300 Ribu

oleh

SANGGAU – Enon (39) warga lingkungan Mensarang, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, mengeluhkan ulah dari oknum Kepala SD Negeri 54 Mensarang – Dokuk yang membebani siswa membayar uang nginap plus makan dirumah salah satu guru di SD Negeri 04 Kelurahan Tanjung Kapuas selama ujian sebesar Rp300 ribu.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak sekolah yang dipimpin kepala sekolah menggelar rapat pada Jumat (12/04/19) pagi, bertempat di SD Negeri 54 Mensarang – Dokuk yang menegaskan setiap siswa wajib membayar uang makan selama nginap sebesar Rp300 ribu.

“Di rapat itu saya menyampaikan keberatan, bagaimana seandainya kami tidak mampu. Kami sanggupnya ngasi uang Rp150 ribu ditambah beras 3 Kg, tapi mereka nolak bahkan ngancam kalau tidak lunas ijazah ditahan,” katanya menceritakan.

Enon menjelaskan bahwa ujian nasional SD akan digelar tanggal 22 April 2019.

“Jadi, anak – anak dari SD Negeri 54 Mensarang – Dokuk berjumlah 9 orang yang akan mengikuti Ujian Nasional. Mereka wajib nginap dan wajib bayar. Inilah yang kami keberatan, padahal anak kami bisa kami antar ke SD Negeri 04 Kelurahan Tanjung Kapuas karena jaraknya dekat,” pungkasnya.

“Lagi pula, ada abang sepupu saya yang tinggal tidak jauh dari sekolah tempat ujian berlangsung. Jadi, tidak bisalah kalau dipaksakan dengan membebani orang tua,’ tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Sudarsono saat diklarifikasi wartawan, Selasa (16/04/19) siang menjawab singkat pertanyaan wartawan.

“Kami klarifikasi dulu ke lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LSM Citra Hanura Sanggau Abdul Rahim menegaskan bahwa dalam kasus ini ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua siswa. Padahal, secara aturan yakni Permendikbud RI nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun karena pendidikan itu tanggung jawab negara.

Rahim, sapaan akrabnya berharap persoalan tersebut segera dituntaskan dengan melibatkan peran serta pengawas sekolah untuk melakukan monitoring pelaksanaan ujian bagi siswa SD apakah sesuai dengan SOP yang berlaku ataukah sebaliknya.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi di kemudian hari sehingga menyulitkan kita menuntaskan persoalan – persoalan pendidikan karena terhambat oleh ulah oknum pendidik nakal. Saya minta Dinas Pendidikan segera turun tangan,” tegasnya. (indra)