Menteri PANRB Sebut Kongres Teknologi Nasional Pendorong Implementasi SPBE

oleh

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menilai bahwa Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019, yang digagas oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan sebuah momentum pendorong dan penggerak utama dari implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

“BPPT memiliki peran penting dalam manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE. Karena itu saya berharap Kongres ini dapat menjdi momentum pendorong dan penggerak utama SPBE di Indonesia,” ujarnya saat memberi arahan pada acara KTN 2019 dengan tema ‘Penguatan SDM IPTEK Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju dan Mandiri’, di Gedung II BPPT Jakarta, Rabu (20/03/19.

Disampaikan bahwa sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan terdapat tujuh instansi yang bertugas melakukan percepatan implementasi SPBE, dimana salah satunya instansi BPPT yang tergabung dalam Tim Kordinasi SPBE Nasional yang ketuai oleh Menteri PANRB. Tujuan tim tersebut adalah melakukan percepatan penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah.

Mantan Wakapolri ini menyebutkan e-Government tengah dibangun secara masif, serta percepatan untuk implementasi kebijakannya makin disempurnakan. Kendati demikian diakui terdapat beberapa permasalahan teknis, seperti belum terciptanya budaya sharing system dan informasi yang terintegrasi. Kemudian belum ada standarisasi sarana TIK, dan belum terpadunya pengelolaan sistem keamanan data dan informasi.

Namun demikian dirinya bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berjuang maksimal agar target waktu untuk empat quick wins, yakni integrasi perencanaan, pengadaan, kinerja, dan pemantauan evaluasi, kemudian integrasi layanan kepegawaian, selanjutnya integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan publik dapat diselesaikan dalam dua tahun mendatang. Sementara dalam hal infrastruktur TIK, dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

“Upaya percepatan penerapan aplikasi umum dan berbagi pakai pada empat quick wins tersebut, serta penerapan aplikasi umum akan menjadi core pelaksanaan SPBE yang terpadu secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Syafruddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar E-Gov Summit pada 28 Maret 2019 mendatang di Jakarta. Kegiatan tersebut  untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah, memberikan saran perbaikan, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE. Lebih lanjut dirinya mengajak para instansi terkait untuk berkomitmen mewujudkan SPBE yang terpadu di Indonesia.

Sementara itu Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan event KTN 2019 memiliki empat bidang yang menjadi fokus utama yakni teknologi kebencanaan, teknologi SPBE, teknologi perkeretaapian, dan technopreneur. Topik kebencanaan menjadi fokus BPPT karena melihat letak geografis Indonesia yang rawan bencana. BPPT mendorong percepatan teknologi untuk peringatan dini bencana, serta perlu membangun sistem peringatan dan pencegahan dini untuk bencana hidrometeorologi yang sistematis dan lebih dipahami masyarakat, seperti teknologi modifikasi cuaca untuk mitigasi bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan mengurangi curah hujan penyebab banjir.

Sementara dalam tema SPBE, dijelaskan bahwa penguatan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip keamanan, cost effective, dan menggunakan teknologi terkini lebih diutamakan. Cara tersebut merupakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan. Pada penerapan SPBE, BPPT ditugaskan untuk mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional, disertai peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni.

“Untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam membangun aplikasi SPBE dan untuk memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan, BPPT siap mendukung upaya untuk mempercepat penggunaan aplikasi berbagi pakai,” ujarnya.

Sementara dalam hal transportasi, Hammam menilai jika di Indonesia masih didominasi transportasi darat non-rel, seperti bus, truk, serta kendaraan roda dua. Dengan pertumbuhan penumpang yang meningkat pesat, ia menyebutkan bahwa perlu moda transportasi massal berbasis rel yang berkapasitas besar, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Perubahan teknologi transportasi massal dilakukan dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Lebih lanjut, dalam bidang technopreneur, diperlukan pemberian lisensi atau pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi. Karena memang Indonesia perlu melakukan transformasi perekonomian menjadi berbasis inovasi agar tidak terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Ainun Na’im, Sekretaris Utama BPPT Wimpie Agoeng dan sejumlah perwakilan dari stakeholder terkait. (byu/HUMAS MENPANRB)