Tomas Desak Penundaan Pelantikan Kades Sei Mayam

oleh

SANGGAU – Sejumlah tokoh masyarakat desa Sei Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau menunda pelantikan Kades Sei Mayam hasil Pilkades 2018.

Penundaan tersebut tertuang dalam surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Mayam Kecamatan Meliau nomor 140/12/BPD tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Basian.

“Kami bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sepakat meminta agar pelantikan Kades ditunda dulu. Penundaan ini berdasarkan desakan dari masyarakat dan saran dari beberapa tokoh Desa Sei Mayam,’ kata Wakil Ketua BPD Desa Sei Mayam Zulkarnaen kepada wartawan, Senin (11/02/19).

Dikatakan Zulkarnaen, salah satu point penting desakan warga yang meminta penundaan pelantikan Kades Sei Mayam dikarenakan adanya dugaan kasus money politik dalam proses Pilkades di Desa Sei Mayam, bahkan kasus tersebut sudah masuk ranah penyidikan Polres Sanggau.

“Kami minta DPM Pemdes menunda dululah pelantikan Kades terpilih, karena proses hukumnya sedang berjalan,” pinta Zulkarnaen.

Kar, sapaan akrabnya menyebut, permintaan penundaan pelantikan Kades terpilih sudah disampaikan secara resmi oleh BPD bersama sejumlah tokoh Desa Sei Mayam ke Kantor DPM Pemdes Kabupaten Sanggau.

“Kita sampaikan dalam bentuk surat dan suratnya pun sudah kita kirim langsung ke kantor DPM Pemdes Sanggau,” terang dia.

Menanggapi hal itu, Kabid Pemerintahan Desa DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian menjelaskan bahwa pelantikan Kades Desa Sei Mayam tetap akan dilakukan meskipun ada penolakan dari tokoh masyarakat.

“Kalau surat tertanggal 6 Februari 2019 dari BPD yang meminta penundaan pelantikan hingga hari ini (kemarin, red), kami belum menerimanya. Karena surat itu ditujukan kepada Bupati Sanggau. Nah, persoalan mereka meminta penundaan pelaksanaan kades terpilih, itu saya pikir sudah bertentangan dengan hukum,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian ditemui di kantornya, Senin (11/02/19).

Sesuai aturan, dijelaskan dia, dalam hal terdapat calon kades yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap proses pemungutan atau penghitungan suara, dapat mengajukan keberatan kepada panitia Pilkades disertai bukti otentik paling lambat 1 x 24 jam setelah pleno penetapan kades terpilih.

“Ketika pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu itu, tentu tidak dapat diterima atau tidak bisa diproses. Artinya, proses Pilkades sudah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima semua pihak,” terang Alian.

Untuk laporan keberatan Pilkades Sungai Mayam ini, dibeberkan dia, disampaikan pada tanggal 10 Desember 2019. Sementara pleno penetapan kades terpilih desa itu dilakukan pada 29 November 2018.

“Laporan awal terkait gugatan ini sudah lewat 1 x 24 jam. Secara hukum, laporan itu sudah tidak bisa masuk ke kita lagi. Artinya, kalau ada rasa ketidakpuasan mereka sendiri yang menindaklanjutinya,” ungkap Alian.

Itu artinya, lanjut dia, pelaksanaan Pilkades Sungai Mayam sudah berjalan sesuai prosedur.

“Kades terpilih Sungai Mayam sudah ditetapkan. Maka pemerintah kabupaten tetap akan melantik kades terpilih ini. Persoalan nanti apakah kades terpilih ini juga terlibat dalam kasus dugaan money politik, itu urusan belakang,” tegas Alian.

Ketika dalam perjalanannya ada pembuktian bahwa yang bersangkutan juga terlibat dalam money politik, ia menegaskan, bisa saja yang bersangkutan turun dari jabatan kadesnya.

“Nah itu yang perlu kita sikapi. Kalau untuk saat ini, tidak ada kekuatan hukum untuk membatalkan proses pelantikan kades terpilih Sungai Mayam,” pungkas Alian.

Kalau sudah seperti itu (kades terpilih terlibat money politik), ia menyebut ada dua kemungkinan yang akan dilakukan.

“Pertama kita akan mengikutsertakan kades ini lagi, akan dilakukan pemilihan di tahun 2020. Atau mencari Pj kades untuk melaksanakan program atau pembangunan di tingkat desa,” tutur Alian. (iin)