Pembangunan Jalan Baru Diduga Serobot Tanah Warga

oleh
Iswandi, Sekretaris Umum LIPNKRI. Foto : Istimewa

MEMPAWAH – Pembangunan jalan rabat beton di Gang Usaha RT.02/RW.05, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi  Kalbar tahun 2018 telah menimbulkan masalah antara Ketua RT dengan warga pemilik tanah.

Pasalnya, jalan yang dibangun diatas tanah milik warga yang bersertifikat hak milik itu tidak mendapat izin dari pemiliknya, sehingga terkesan pembangunan jalan itu telah menyerobot tanah milik masyarakat demi kepentingan proyek.

Pembangunan jalan baru diatas lahan milik warga tersebut tanpa meminta izin ataupun proses pembebasan lahan, sehingga menimbulkan penolakan dari para pemilik tanah.

“Ketua RT maupun kontraktor tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kami selaku pemilik tanah. Tanah Kami diambil untuk pembangunan badan jalan tanpa izin,” ungkap Lim Pie Lan sebagai pemilik tanah di lahan pembangunan jalan nelayan tersebut, belum lama ini.

Kata Lim Pie Lan, Kontraktor selaku penanggung jawab dalam proyek pembangunan di Gang Usaha itu tidak pernah meminta izin kepada pemilik tanah sewaktu memasang patok proyek jalan, sehingga tanah milik warga terkesan di rampas secara paksa dan di pandang sebelah mata.

Lim Pie Lan menambahkan, dirinya tidak bisa terima, bila tanahnya diambil tanpa ada pemberitahuan kepada mereka, dan Ia mengancam akan melaporkan perihal tersebut kepada pihak penegak hukum.

“Kami memiliki Seritifikat tanah dan sudah diukur ulang untuk balik batas,” tegasnya.

Sementara itu, Gusti Subarno Lurah Sungai Pinyuh saat ditemui awak media dilapangan mengatakan, saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah, menyesalkan sikap dari kurang koordinasinya ketua RT dan pihak pelaksana yang tidak pernah melapor di Kelurahan.

“Coba sebelum dibangun Kita duduk satu meja kan tidak seperti ini jadinya, begitu ada masalah barulah kita di Kelurahan dikasi tahu,” ungkapnya dengan wajah kesal.

Terpisah, Sekretaris Umum Lembaga Investigasi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LIPNKRI) Iswandi menyayangkan, model perencanaan pembangunan yang mengesampingkan hak-hak warga.

“Boleh Kita  berbuat untuk kepentingan umum, namun jangan sampai hak kepemilikan orang harus kita injak,” ungkapnya.

Iswandi meminta kepada dinas terkait untuk menunda pembayaran pekerjaan hingga proses ini selesai.

“Kita akan menyurati dinas terkait guna mempertanyakan proses perencanaan awal pembangunan jalan ini, dan Kita melihat ini satu pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan dan pelaksana,” tegasnya.

Saat berita ini di turunkan, Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat sudah di hubungi via whatshaps, tapi belum memberikan komentarnya. (ril)