KOMPAS Datangi Komisi III DPRD Sekadau, Diskusikan KLA

oleh

SEKADAU – Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau Senin (05/11/18).

Kedatangan rombongan disambut oleh ketua komisi III DPRD Sekadau, Herkulanus dan wakil ketua komisi, H. Isnaini.

Kedatangan lembaga yang dibiayai oleh Uni Eropa ini untuk melakukan hearing dengan komisi III DPRD Sekadau dalam menyikapi rencana produk hukum setingkat Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sekadau.

Karena untuk memenuhi produk hukum agar pemenuhan hak anak dan terwujudnya KLA, ada batasan dan regulasi dalam memperkuat hak-hak anak di Sekadau.

“KOMPAS sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan pendampingan di 15 desa yang berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sekadau Hilir, Nanga Taman dan Belitang Hilir,” kata Ketua KOMPAS, Suryati dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil pendampingan tersebut kata dia, KOMPAS menghasilkan dokumen rekomendasi dan policy brief. Kedua dokumen tersebut disampaikan kepada eksekutif dan legislatif.

Atas dasar itu kata Suryati, KOMPAS berani merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah daerah Kabupaten Sekadau untuk ditindaklanjuti, diantaranya pertama, Perbaikan pada sanitasi lingkungan, MCK umum yang memadai. Kedua, pemberian gizi makanan bayi dan anak, kemudian yang ketiga adalah, kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan yang keempat pemerintah menganggarkan implementasi PERDA no 08 tahun 2014 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) serta PERDA No. 01 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“KOMPAS merupakan koalisi yg diinisiasi oleh Proyek Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil, yang didanai oleh Uni Eropa melalui WVI. KOMPAS merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mendorong KLA,” katanya.

Sementara itu ketua Komisi III Herkulanus dalam paparannya mengatakan, untuk mencapai tujuan KLA, pihaknya harus memiliki produk hukum berupa Perda/Perbup. Supaya kegiatan yang  dilaksanakan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Memang untuk mencapai target menjadi KLA harus ada aturan yang membentengi hak-hak anak,” katanya. (sutarjo)