Rapat Paripurna III, DPRD Sekadau Hasilkan 3 Raperda

oleh

SEKADAU – Rapat paripurna ke III masa persidangan ke I penyampaian nota pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau berlangsung lancar.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus didampingi dua wakil ketua Handi dan Jebray Raja Tugam berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Sekadau, Rabu (31/10/18).

Hadir dalam paripurna tersebut wakil Bupati Sekadau, Aloysius, Kajari Sekadau, pejabat yabg mewakili Kapolres Sekadau, tampak hadir juga sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan seluruh anggota DPRD.

Subandrio, SH MH, selaku ketua Bapemperda DPRD Sekadau dalam paparannya mengatakan, ketiga Raperda inisiatif DPRD tersebut sebagai upaya untuk mengimplementasikan perintah UU dan sebagai wujud dari salah satu tugas legislasi anggota DPRD.

“Ketiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kemudian Raperda Hak Protokoler Pimpinan dam Anggota DPRD Sekadau dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” kata Suban mengawali paparannya.

Menurut dia, Raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD merupakan perwujudan dari salah satu fungsi DPRD. Sebagaimana lanjut dia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 18 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seperti yang diatur dalam pasal 236 dan pasal 254.

“Sesuai UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang -undangan dan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah. Maka, Perda berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daearah dan tugas pembantuan. Selain itu, fungsi Perda juga sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi,  yang juga sebagai penampung keberagaman dan sebagai alat pembagunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Suban.

Masih menurut dia, salah satu fungsi Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sebagai wujud kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani.

Selain itu, kata dia, dalam Raperda ini akan mengakomodir sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam megembangkan budidaya, memberikan kepastian usaha tani dan melindungi patani dari pluktasi harga dan praktik ekonomo biaya tinggi dan gagal panen.

“Sedangkan tentang Raperda Hak Protokoler unsur pimpinan dan semua anggota DPRD. Dalam Raperda ini termuat hak unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam setiap acara kenegaraan dan dalam acara resmi lainya,” kata Suban.

Lebih lanjut poltikus Partai besutan Surya Paloh ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Raperda ini kata dia lagi sebagai penjabaran dari UU 11 tahun 2009 tentang Kesra dan UU nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan tarap kesejahteraan Kulaita dan kelangsungan hidup.

“Memulihkan fungsi sosial, meningkatkan ketahanan sosial, meningkatkan kemampuan kepedulian dan tanggungjawab sosial secara melembaga dan meningkatkan kualitas menejemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan sasaran penyandang masalah Kesra yakni pada Keluarga, Anak, Perempuan dan Lanjut Usia,” papar Suban. (sutarjo)