Delapan Fraksi DPRD Sekadau Setujui Tiga Raperda Dijadikan Perda

oleh

SEKADAU – DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna mendengarkan Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap tiga Raperda yakni Raperda tentang APBD Perubahan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda tentang penanganan bencana daerah.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung  Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua Handi, dan Jebray Raja Tugam di ruang rapat kantor DPRD, Senin (29/10/18)

Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan Muhamad Soleh, setuju dengan tiga rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal yang sama juga disampaikan fraksi Partai Nasdem yang dibacakan Teguh Arif Hardyanto. Dilanjutkan oleh Partai Demokrat yang dibacakan oleh Markus, lalu Fraksi PDIP, Fraksi PAN yang dibacakan okeh Herman, lalu fraksi PKPI, dan Fraksi Gerindra.

Delapan fraksi ini menyetujui agar tiga Raperda tersebut dijadikan Perda.

Sementara Fraksi Hanura yang dibacakan  A. David dalam pendapat akhirnya menyarankan, agar pemerintah daerah tidak membiarkan kevakuman terhadap pelayanan di pemerintah Desa Prongkan. Karena sudah hampir setahun ini pemerintahan Desa Prongkan mengalami kevakuman.

Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten Sekadau melalui Dinas Pemerintah Desa tidak mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) desa  Prongkan dari tahun 2017.

“Fraksi Hanura meminta agar ADD Desa Prongkan segera dicairkan, jangan ditahan lagi, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Akibat ditahan dana ADD tersebut, pemerintah desa Prongkan dalam pelayanan lumpuh total,” kata David.

Bupati Sekadau, Rupinus dalam sambutannya mengatakan, dibuatnya Raperda tentang penangunglangan bencana bertujuan, untuk dijadikan landasan hukum, terhadap tindakan penanggulangan bencana daerah.

“Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dilapangan ketika terjadi bencana,” kata Rupinus.

Selain itu kata dia, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan ini adalah Perubahan terhadap Perda yang lama, karena Perda penyelenggara Pendidikan yang dulu masih mengakomodir SMA, namum sekarang Kabupetan hanya mengurus sekolah hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan kata dia, untuk SMA sudah menjadi tangungjawab pemerintah Provinsi.

“Dulu SMA masih diurus oleh Kabupaten, namun sekarang sudah berubah. Maka kita buat lagi Perda penganti,” kata Rupinus. (sutarjo)