Tidak Tutup Kemungkinan, Fraksi PAN Tolak Dana Kelurahan

oleh

SANGGAU – Rencana Presiden mengucurkan dana Kelurahan pada tahun anggaran 2019 mendapat tanggapan beragam dari Anggota DPR RI. Partai pendukung Pemerintah tentu sangat mendukung wacana tersebut, namun bagi partai oposisi tentu banyak pertanyaan yang muncul menanggapi wacana tersebut termasuk dengan memberikan beberapa catatan sebelum benar – benar disetujui.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN yang membidangi anggaran, H. Sukiman saat ditemui wartawan di Sanggau, Selasa (23/10/18) menyampaikan, tak menutup kemungkinan bisa terjadi penolakan terhadap usulan Pemerintah tersebut tergantung hasil kajian.

“Bisa jadi, itu tergantung dari kajiannya, karena kita punya staf ahli, tenaga ahli dan kesekjenan yang akan memberikan pertimbangan itu,” kata Sukiman usai mengikuti sosialisasi investasi jasa keuangan di Hotel Grand Narita Sanggau, Selasa (23/10/18).

Namun, selama wacana tersebut baik dan memiliki manfaat bagi masyarakat, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalbar itu mengaku sangat mendukung keinginan Pemerintah tersebut.

“Secara pribadi saya mendukung, tapi kalau bicara Fraksi tentu nanti akan dibahas dulu bersama fraksi. Kenapa saya katakan demikian karena secara umum kebijakan ini akan memperbesar postur APBN untuk ditransfer ke daerah dan otomatis uang di pusat dikurangi untuk dibagi ke daerah,” kata dia.

Sukiman tak menapik bahwa selama ini Kelurahan kurang mendapat perhatian karena fokus Pemerintah masih pada Desa.

“Tapi untuk dana Kelurahan ini masih kita bahas, kalau soal kapan pencarian Wallahu ‘alam, yang jelas perlu ada pendalaman,” ujar Sukiman.

Disinggung apakah benar dana Kelurahan tersebut muncul secara tiba – tiba di APBN, Sukiman menjelaskan bahwa wacana tersebut memang baru muncul, namun Ia enggan berburuk sangka terkait kebijakan tersebut.

“Apalagi inikan disampaikan pemerintahan yang legal dan formal, dan selama tujuanmya baik kenapa tidak kita dorong dan perjuangkan,” tukasnya.

“Tapi memang ada persepsi atau tanggapan miring atas lahirnya kebijakan tersebut, tapi saya tidak dalam kapasitas berpolemik dalam hal itu, yang penting bagi saya postur dan kebijakan APBN kita mesti berpihak kepada daerah dan daerah tentulah tahu persis apa yang dibutuhkan termasukah Kelurahan dan Desa,” tambahnya.

Realistis atau tidaknya dana Kelurahan di tengah persoalan transfer dana pusat ke daerah, Sukiman menjelaskan tergantung dari mana sudut pandangnya. Karena memang selama ini Dana Kelurahan memang belum pernah diamggarkan.

“Hanya bagaimana soal pemanfaatan, tehnis pencairan dan pertanggungjawabannya sebagaimana yang dipersyaratkan di dana Desa saya pikir tidak masalah dan perlakuannya pun hampir sama. Saya berbaik sangka.saja semoga dana ini bermanfaat untuk Kelurahan,” kata dia lagi.

Menyinggung dana Desa, Sukiman mengakui masih banyak catatan yang harus diperbaiki pemerintah.

“Termasuk pencairan dana Desa yang kurang lebih Rp70 triliun tidak terserap maksimal, apalagi nanti target dana Desa tahun 2019 kurang lebih Rp111 triliun sampai sekarang masih Rp90 triliun dan itupun belum tercairkan dengan baik, kenapa, karena mungkin pelaporan dan pesyaratan yang tidak dipenuhi, bahkan 2016 ada sekitar Rp11 triliun yang memjadi Silva, itu catatan kita, anggaran yang sudah ada saja belum mampu diambil untuk diberikan ke daerah,” tutur dia. (indra)