Ini Harga TBS yang Dibeli Perusahaan Kepada Petani di Sekadau

oleh

SEKADAU – Anjloknya harga TBS di perusahaan-perusahaan di Sekadau menbuat petani ketar-ketir. Pasalnya, banyak perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang sudah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), namun membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani dengan mematok harga di bawah standar. Atau di bawah harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2015.

Anjloknya harga komiditi andalan petani ini, tentu membuat petani Sekadau kehilangan penghasilan tetap, sebab, mereka berharap harga TBS yang dibeli oleh perusahaan sesuai harga sah yakni untuk usia produksi 10 sampai 20 tahun harganya Rp1.400 perkilogram.

“Mereka hanya bisa beli TBS petani dengan harga Rp720 perkilogram, harga ini sangat tidak menguntungkan petani. Karena untuk biaya angkut dan panen saja sudah cukup besar,” kata Denis salah seorang petani kelapa sawit Sekadau kepada awak media ini, Senin (15/10/18) di Sekadau.

Ia meminta agar pemerintah daerah mencari solusi yang baik, setidaknya pemerintah mau menberi teguran kepada perusahaan untuk menbeli TBS dengan harga sah.

Manejer PKS PT. Titin Boyok Sawit Makmur (TBSM) Senin (15/10/18) saat dimintai tanggapannya tidak bersedia memberikan keterangan.

Para kuli tinta hanya disuruh menemui Humas perusahaan, Yusman dan Stepanus.

“Mengenai harga TBS, kami tidak tau berapa dibeli dari petani, sepertinya harga TBS untuk perusahaan dibawah PT. GGL atau Parna Agro Mas (PAM) yang berkedudukan di kecamatan Belitang Hilir ditentukan oleh tim komersil yang dibentuk oleh perusahaan. Kalau bapak mau, kesana saja, tanya dengan tim komersil di sana pak. Soalnya kami tidak tau menau berapa harga TBS dibeli dari petani,” katanya.

Diemui terpisah ketua KUD, Soleh terkait andil KUD di PT. TBSM mengatakan, bahwa peran KUD yang ia pimpin di PT. TBSM seperti tidak ada. Bahkan, ada indikasi kalau perusahaan ingin mematikan peran KUD. Sebab, KUD tidak pernah dilibatkan dalam berbagi hal di perusahaan.

“Beli buah saja, KUD harus lewat CV. Prima Jasa. Karena KUD dipaksa harus punya modal milyaran rupiah. Artinya, mereka sengaja menbunuh peran KUD di perusahaan. Padahal, seharusnya perusahaan harus membina KUD agar bisa mandiri dan berkembang,” kata Soleh. (sutarjo)