Bersama TP4D, DPRD Sekadau Bahas Isu Take Over Perusahaan

oleh

SEKADAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau bersama TP4D menggelar rapat listas sektoral guna membahas take over antara PT Grand Utama Mandiri (GUM) dan PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) dengan PT. Parna Agro Mas (MAS) atau yang dikenal dengan PT. GGl (perusahaan dari Korea Selatan) di Kantor DPRD Sekadau, Kamis (11/10/18).

Peralihan manejemen ini sempat menimbulkan pertanyaan dari kalangan legislatif beberapa bulan lalu. Sehingga, para wakil rakyat memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah ini.

Para wakil rakyat ini meminta agar perusahaan yang telah melakukan take over harus membayar Biaya Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Artinya, setelah jual beli antar perusahaan, setidaknya ada pemasukan ke pemerintah melalu BPHTB.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Albertus Pinus, dihadiri Subandrio, Yodi Setiawan, Indra Brata, Damre Supejo, Liri Muri, Abuntono, Musa, Herkulanus, Isnaini dan Teguh Arif Hardyanto. Hadir pula Yohanes, asisten I setda Sekadau, Kepala BPN, kepala Dinas DKPP,  kepala Dinas BPR dan PD, Kabag Ekon dan SDA, hadir juga perwakilan dari PT. PAM, PT. GUM dan Perwakilan dari PT. TBSM.

“Apapun alasannya, dewan tetap mendesak agar perusahaan yang telah melakukan Toke Over harus membayar BPHTB. Saya juga meminta agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawan secara sepihak,” tegas Pinus.

Asisten II setda Sekadau, Yohanes meminta agar perusahaan mau merubah nama perusahaan yabg telah dialihkan sahamnya.

“Artinya, bukan kita memaksa tapi, sebagai bentuk loyalitas perusahaan terhadap Pemda. Karena uang hasil pembayaran BPHTB akan digunakan untuk pembangunan di Sekadau,” kata Yohanes. (sutarjo)