DKPP Sidangkan Delapan Komisioner KPU dan Panwaslu Sanggau

oleh

SANGGAU – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Selasa (25/09/18) menggelar sidang  pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada Sanggau, baik KPU maupun Panwaslu Kabupaten Sanggau di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat.

Berdasarkan surat panggilan yang diterima wartawan, sidang yang dipimpin Ida Budhiarti, DKPP RI tersebut mencakup beberapa agenda, mulai mendengar pembacaan pokok pengaduan Pengadu, Jawaban Teradu dan pihak Terkait, keterangan Saksi.

Dalam pelaksanaan sidang ini dihadiri semua pihak, baik Pengadu, Teradu, dan Pihak terkait.  Dari Pengadu dihadiri principal Yansen Akun Effendy dan didampingi kuasa hukumnya Gusti Mulyono Putra  dan Florensius Boy serta saksi-saksi.  Sementara dari pihak Teradu semuanya datang, Teradu 1-V yakni Sekundus Ritih, Gusti Darmuddin, Sisilia Sisil, Hamka Sukarti, dan Martinus Sumarto adalah  Komisioner KPU Sanggau, dan Teradu VI – VIII yaitu Inosensius, Alipius, dan Ahmad Zaini merupakan Komisioner Panwaslu Sanggau.

Dalam pokok aduan, kuasa hukum Pengadu, Gusti Mulyono mengawali dengan pembacaan surat aduan Pengadu.  Selanjutnya Florensius Boy memaparkan ada 5 pokok permasalahan yang pihaknya aduan. Yakni mengenai pencetakan form C1 Plano-KWK yang tidak sesuai PKPU, kekurangan kertas surat suara di 4 kecamatan, DPT Ganda, menghilangkan suara pemilih disabilitas/penyandang cacat, dan menghilangkan DA1-KWK serta mengeluarkan keputusan yang dinilai cacat hukum.

Kelima pelaggaran tersebut sangat fatal bagi penyelenggara.

“Bagaimana mungkin KPU salah cetak form C 1Plano-KWK yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan ada panduan dalam buku petunjuk. Mulai dari tahap desain format hingga pencetakan maupun pelipatan dan distribusi itu sangat ketat pengawasannya, karena ini dokumen Negara. Tidak masuk akal kalau tidak ada pengawasan dan salah cetak,” ujar Boy.

Begitupun halnya dengan pokok aduan lainnya, sambung dia.

Dalam dalilnya Teradu dari KPU secara terbuka mengakui bahwa semua yang diadukan adalah sesuai fakta yang terjadi.  Namun, dari kelima pokok aduan, pihak Teradu yang diwakili Sekundus Ritih menampik soal tidak dimasukan suara pemilih disabilitas ke dalam form C-KWK dan Form C1-KWK.

“Ini ada aturannya, yaitu pasal 44 PKPU Nomor 8 tahun 2O18,” jelas Sekundus seraya membacakan bunyi pasal dimaksud.

Begitupun halnya Teradu dari Komisioner Panwaslu, pihaknya menolak semua tuduhan yang diadukan Pengadu, karena dinilai kabur dan salah alamat. Hal tersebut disampaikan Alipius berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi tentang pembentukan Bawaslu tangggal 21 Agustus 2O18. ketika menyampaikan jawaban.

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Alipius.

Menanggapi jawaban Teradu KPU, Principal Calon Bupati Yansen menegaskan, bahwa KPU Sanggau telah salah menafsirkan pasal tersebut. Terkait penghilangan suara pemilih disabilisan/penyandang cacat,  KPU Sanggau menafsirkan sendiri Pasal 44 PKPU 8/2O18.

“Padahal jelas siapa saja yang dikategorikan pemilih, ” tegas Yansen.

Ia pun meminta kepada DKPP yang memimpin persidangan perkara pelanggaran etik tersebut untuk dapat memutus yang seadil-adilnya sesuai tingkat pelanggaran untuk kebaikan pelaksanaan pemilu kedepannya.

Menyikapi jawaban pihak Teradu Panwaslu, kuasa hukum Pengadu menegaskan, bahwa apa yang dijelaskan Panwaslu justeru berupaya menghindar dari tanggungjawab hukum.

“Perlu saudara ketahui, bahwa hukum itu tidak berlaku mundur. Ketika Bawaslu tidak mengakui posisinya ketika menjadi Panwaslu, maka bisa diartikan apapun keputusan yang dikeluarkan itu adalah cacat hukum,” punkas Boy.

Usai mendengar keterangan pihak Pengadu dan Teradu, Ketua Majelis DKPP, Ida Budhiarti menanggapi bahwa terhadap pokok aduan sudah menjadi terang.

“Semua yang diadukan, sudah diakui semua, dari kelima pokok aduan Pengadu hanya masalah hak suara pemilih disabilitas yang tadi kita dengar jawaban Teradu ditolak. Yang lain sudah diakui semua, sudah cukup bagi bisa menilai,” jelas Ida.

Ia pun mencecar Teradu dari Komisioner KPU yang dinilai memberikan keterangan saling bertentangan terkait hilangnya DA1-KWK yang hilang dan hanya terhenti sampai tingkat teguran lisan saja tanpa memproses lebih lanjut.

“Saudara bilang tadi itu pelanggaran administrasi, saudara bilang tidak ada laporan. Tapi dalam berkas aduan Pengadu ini ada bukti laporan ke Panwaslu, dan jawaban status jawaban saudara bukan pelanggaran administrative,” cecar Hakim Ida hingga akhirnya komisioner Panwaslu hanya terdiam.

“Kalau masih ada yang kurang jelas yang mau ditanggapi, silahkan nanti dimasukan dalam kesimpulan,” tambah anggota DKPP RI seraya menutup agenda persidangan. (indra)