KPU Sekadau Gelar Sosialisasi Kampanye

oleh

SEKADAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau kembali melakukan sosialisasi tahapan kampanye. Tahapan ini adalah tahapan yang krusial, dimana tahapan kampanye merupakan waktu yang di tunggu oleh Partai Politik dan pasangan peserta Pemilu.

“Tahapan ini adalah tahapan utama dan yang paling penting bagi para Caleg dan Paslon, untuk mendekatkan diri kepada pemilih. Kampanye akan di mulai tanggal 23 sepetember sampai dengan 13 April 2019,” kata Drianus Saban, Ketua KPU Sekadau Kamis (20/09/18)di ruang rapat KPU.

Menurut Saban, ada tiga kampanye yang akan digelar, yakni kampanye Pilpres,Caleg dan kampanye DPD. Waktu yang ditentukan untuk kampanye selama enam bulan, yakni sampai tanggal 13 April 2019.

“Sebelum mulai tahapan kampanye semua parpol harus melaporkan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) rekening koran dana kampanye, berikut bukti pajak kalau memang ada dana masuk di rekening Parpol. Limit waktu untuk menyampaikan LADK dan rekening koran Parpol tanggal 23 September 2018 harus sudah disampaikan ke KPU sekadau,” kata Saban.

Untuk Pilpres kata dia lagi, Parpol pengusung calon dan tim kampanye tingkat kabupaten, juga harus disampiakan ke KPU nama-nama tim, paling lambat tanggal 23 September.

Ditempat yang sama, Ketua Divisi Perencanaan dan program KPU Sekadau Marikun, dalam paparannya mengatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampayen (APK) dimulai tanggal 23 september sampai 13 April 2019.

“Sedangkan untuk Baliho Paslon yang ditangung oleh KPU, untuk baliho hanya 10 buah sedangkan untuk dipandu hanya 16 buah. Sementara tempat pemasangan APK disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia yakni, di depan rumah Betang Youth Center di Jalan Panglima Naga,” kata Marikun.

Sedangkan kampanye atau pemasangan iklan di media masa cetak, maupun eletronik dimulai tanggal 24 Maret 2018. Biaya yang tidak

Untuk APK lanjutnya, caleg ataupun Paslon kalau untuk Pilpres APK mandiri hanya dibolehkan lima buah Baliho perdesa, sedangkan untuk spanduk sebanyak 10 buah perdesa. Mengenai Lokasi tempat pemasangan juga mengacu pada ketentuan lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU. Misalnya di sekretariat partai atau tempat yang sudah dittentukan.

“Yang tidak boleh adalah di rumah ibadah, Rumah sakit, puskesmas, sarana pendidikan dan tempat milik pemerintah,” kata Marikun.

Untuk desain APK ditentukan oleh parpol. Setiap parpol juga boleh mencantumkan nama tokoh citra parpol atau nama tokoh yang berkaitan dengan Parpol boleh di cantumkan dalam APK.

“Parpol boleh mencamtumkan nama tokoh yang menjadi pencitra partai politik,” kata Marikun.

Ditempat yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sekadau Nursoleh, dalam paparannya mengatakan, bahwa di Bawaslu ada sistim pengawasan pra kampanye.

“Dalam kampanye semua peserta Pemilu dilarang mengunakan pasilitas pemerintah,” kata Soleh.

Ia juga meminta agar tidak ada pilih kasih dalam menberikan ijin tempat kampanye kepada Parpol. Misalnya di mess pemda, karena di situ adalah tempat yang bisa di komersilkan dengan cara sewa.

“Maksudnya pilih kasih, partai B bisa lalu diberi ijin,kemudian partai A yang minjam tempat, lalu tidak diberikan dengan alasan tidak bisa. Nah, hal semacam ini tidak boleh terjadi. Itu nama pilih kasih,” kata Soleh.

Dalam kampanye kata dia, setiap Paslon atau Caleg tidak boleh mengunakan isu sara, black campain atau kampanye hitam, serta tidak boleh mengunakan pasilitas negara seperti mobil dinas dan pasilitas negara lainnya. (sutarjo)