Sebelum Take Over, PT GUM Harus Bayar Pesangon Karyawan

oleh

SEKADAU – Mantan HRD PT Grand Utama Mandiri (GUM), Paulus Pedi Gusi, yang di PHK, meminta kepada perusahaan agar membayar semua pesangon karyawan.

“Saya minta sebelum PT GUM melakukan Take Over  kepada PT LG sebagai pemilik baru, harusnya PT GUM menyelesaikan dulu masalah dengan karyawan, baik yang masih aktif maupun karyawan yang sedang bersengketa dengan mereka,” kata Paulus kepada awak media Minggu (02/09/18) di Sekadau.

Paulus sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, seperti yang ia lakukan pada bulan Januari lalu, dirinya pernah mengutarakan apabila pesangonnya belum juga dibayar.

“Bahkan saya dan pihak PT GUM sudah menyepakati, apabila dalam jangka waktu satu minggu tidak ada kesepakatan mengenai pembayaran pesangon, maka kita akan tutup pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS),” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Stepanus Angkuang, selaku General Manajer PT GUM menjelaskan, kasus Paulus Pedi Gusi dengan PT GUM adalah kasus khusus. Jadi, masalah tersebut sudah  dilimpahkan ke manajemen baru, nanti mereka yang menindaklanjutinya.

“Saya yakin bahwa semua masalah yang sedang dihadapi, maupun masalah lain tetap sudah diinventarisir oleh manajemen yang baru,” ucap Angkuang.

Menanggapi masalah tersebut, Liri Muri salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Daerah Pemilihan (Dapil) III asal Partai Hanura mengatakan, adanya penutupan Pintu Gerbang PKS oleh Paulus karena merasa kesal dengan perusahaan. Ditambah lagi dengan pemicu adanya PHK sepihak oleh Jimmy Wong, yang merupakan warga asing yang bekerja di PT GUM beberapa waktu lalu.

“Pemagaran pintu gerbang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT GUM di desa Balai Sepuak dipicu PHK sepihak oleh Jimi Wong terhadap Paulus Pedi Gusi setahun yang lalu. Anehnya, sampai sekarang PT GUM belum membayar pesangon Paulus,” ungkap Liri.

Politisi muda Partai Hanura ini, meminta agar pihak perusahaan mau menyelesaikan permasalahan dengan karyawanya sendiri. Apalagi, kasus Paulus Pedi ini sudah bergulir hampir setahun belakangan ini.

“Aksi karyawan tersebut, sebagai bentuk rasa kesal saja, karena hak mereka belum dipenuhi. Sebagai warga negara, mereka punya hak untuk melakukan pembelaan diri dengan menuntut haknya,” kata Liri. (sutarjo)