Lima Perusahaan di Sekadau Terindikasi Melanggar Izin

oleh

SEKADAU – Berdasarkan hasil Ground cheking Link-Ar Borneo di Kabupaten Sekadau, terindikasi adanya pelanggaran izin Perkebunan sawit didalam kawasan hutan, kendati masih perlu pencocokan data.

Sebab, data yang dihimpun oleh Link-AR Borneo bulan Juni 2018 lalu mengungkapkan, bahwa ada lima perusahaan yang diduga beroperasi di luar ijin lokasinya.

Hal ini terungkap dalan Focus Group Discusion yang diperkasai oleh Link-AR Borneo dihadiri, Kabag Ekonomi dan SDA setda Sekadau, kabid perkebunan DKPPP, kades Tp Tigang, Kades Kiukang, perwakilan dari BPN setempat, dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sekadau.

Dalam paparan Deputi Link-AR Borneo, Ade Irma Handayani mengatakan, berdasarkan data yang peroleh dari lapangan, lima perusahan yang beroperasi diluar ijinnya adalah PT. Multi Prima Entakai (HP berd berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 259.936,733 diluar peta ijin. Selanjutnya PT Patriot Andalas, PT Parna Agromas, HP SK nomor 259,936,733 diluar peta luar ijin, PT Agrindo Prima Niaga (HP SK nomor 936,733) diluar peta ijin dan PT Suryadeli 2 HP SK nomor. 936,733, serta PT Sumatra Makmur Lestari (HP SK nomor 936.733).

“Lima perusahaan ini semuanya beroperasi di Kabupaten Sekadau. Hanya saja data yang kami peroleh dari Link-AR Borneo masih belum dicocokan dengan data pemerintah. Tapi, indikasinya ada, karena kami terjun ke lapangan untuk memperoleh data ini,” papar Ade.

Ditempat yang sama, Tuti perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sekadau mengatakan, sesuai data masukan dari Link-Ar Borneo yang menyatakan masih banyak perusahaan yang beroperasi diluar HGU, pihaknya akan segera melakukan evaluasi mengenai HGU yang diberikan.

“Kalau memang benar data itu, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan evaluasi terhadap lima perusahaan yang terindikasi ekspansi diluar HGU,” kata Tuti.

Ia meminta agar Link-AR Borneo bisa memberikan data yang didapat sebagai acuan bagi BPN untuk mengecek ke lapangan.

Sementara Subhan, selaku kepala bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sekadau dalam paparannya mengatakan bahwa, data yang ada di Link-AR Borneo harus dicocokan dengan data yang dimiliki Pemda Sekadau.

Sebab, kata Subhan, pemerintah pusat dalam menetapkan kawasan hutan selalu berubah-ubah. Sehinga pihaknya kesulitan untuk mengikuti di lapangan.

“Kita minta Link-AR Borneo mau menyinkronkan data yang mereka pegang dengan data yang di Pemda Sekadau. Sebab, banyak juga ijin perusahaan di Sekadau yang ijinnya dulu dikeluarkan oleh Kabupaten Sanggau, sebagai kabupaten induk,” kata Subhan. (sutarjo)