Yansen Optimis Sidang Gugatan Diterima MK

oleh

SANGGAU – Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi kembali akan digelar pada Jumat (10/09/18) pukul 08 30 Wib. Sebagai pemohon adalah pasangan calon bupati Sanggau Yansen Akun Effendy dan Fransiskus Ason, sementara termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau.

Calon Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendy mengaku optimis Hakim MK dapat menerima seluruh gugatan yang mereka sampaikan. Hal ini menurutnya dikarenakan ada sinyalemen jawaban KPU dan Panwaslu saling bertolak belakang.

“Kalau pengamatan saya selama mengikuti sidang, sinyalemen jawaban ke duanya saling bertolak belakang,” kata Yansen, Kamis (09/08/18).

Yansen menegaskan putusan MK terkait sengketa Pilkada Sanggau sangat menentukan nasib masyarakat Sanggau lima tahun ke depan. Dia menyampaikan, melalui sidang ini, Hakim MK diuji sebagai pengawal konstitusi dan penentu akhir dalam memutuskan sengketa Pilkada, baik mengenai perselisihan angka maupun pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Apapun alasan dan argumennya sengketa Pilkada harus dituntaskan,” ujar mantan Bupati Sanggau.

Yansen juga menyinggung satu dari sekian banyak materi gugatan yang mereka sengketakan yakni terkait DPT ganda.

“Terkait ini, KPU juga mengakui terdapat DPT ganda atau pemilih yang palsu atau dipalsukan. Padahal urusan penentuan DPT akhir jenjangnya panjang, dimulai dari pendataan yang dilakukan PPDP ke DPS dan terakhir ke DPT. Semestinya tidak terjadi manipulasi data yang sangat luar biasa seperti ini jika prosedurnya berjalan sesuai aturan, bahkan kami mendapatkan informasi data yang digunakan PPDP tidak dipakai oleh KPU,” bebernya.

Bahkan, tambahnya, ketentuan jumlah surat suara di setiap TPS juga dilanggar oleh KPU.

“Aturannya sudah jelas. Kebutuhan surat suara di TPS adalah jumlah DPT ditambah cadangan dua setengah persen dari DPT,” pungkasnya. Parahnya lagi, lanjut dia, blanko C 1 plano juga dicetak tidak sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU.

“Pengisian data dalam blanko C KWK dan C 1 KWK juga tidak sesuai ketentuan, bahkan di isi dengan pensil serta bertipe-x atau ditebalkan. Padahal peralatan Pilkada tidak mengenal pensil dan tipe-x, yang ada balpoint dan spidul. Jadi sarat dengan pelanggaran,” tuturnya.

Pelanggaran KPU yang cukup menggelitik lainnya adalah hak para pemilih disabilitas yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak dimasukkan dalam tabulasi jumlah suara pemilih yang sah.
“Ini sudah pelanggaran berat dan bisa menjadi bahan lelucon, belum lagi persoalan membuka kotak suara yang tersegel yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Padahal tabu untuk dilakukan dalam pemilu yang jurdil dan bermartabat,” ungkapnya. (indra)