HKTI Kalbar Resmi Dilantik, Berikut Pesan Moeldoko

oleh
Moeldoko usai melantik pengurus HKTI Kalbar. Foto : Arief

PONTIANAK – Sekertaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Mayjen TNI Purn B Budi W mengatakan, dengan dilantiknya kepengurusan HKTI Kalbar, diharap ke depan HKTI bisa sebagai jembatan menangani persoalan pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita (HKTI Pusat) total sudah melantik kepengurusan HKTI di 30 provinsi. Baru-baru ini Hasil Musprov Kalbar, memutuskan Edy Suyanto sebagai Ketua HKTI Kalbar,” ungkapanya kepada akcayanews.com, Minggu (05/08/18).

Budi bercerita sekilas, bahwa HKTI sendiri sudah berdiri sejak 1973. Saat dilahirkan dulu, HKTI menaungi 14 organisasi tani yang terhimpun menjadi satu dengan nama HKTI dengan ketua pertamanya Martono. Kemudian setelahnya dipimpin Aziz Mail, Siswoyo Yudohusodo, Prabowo, Usamn Sapto dan saat ini Moeldoko.

Dirinya juga mengatakan, visi kepengurusan HKTI pusat ingin kembali ke tahun 1973, yaitu kesejahteraan petani. Caranya, HKTI mesti bisa menjadi jembatan dan pemberi solusi ketika ada persoalan di sektor pertanian untuk disampaikan pada kementerian terkait. tak hanya itu, persoalan pembibitan, pupuk, peralatan, teknologi pertanian modern, permodalan sampai pemasaran yang jadi persoalan petani harus dijembatani HKTI.

“Sehingga ketika ada persoalan di daerah HKTI bisa menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Pada waktu bersamaan, Ketua HKTI Kalbar yang baru terpilih, Edy Suyanto menjelaskan bahwa masih banyak sektor pertanian yang bisa ditumbuh kembangkan di Kalbar.

Apalagi arahan presiden ingin mengembalikan kejayaan rempah dan buah tropis nusantara.

“Di Kalbar kaya akan rempah dan buah tropis, ini menjadi salah satu yang bakal kita kembangkan,”  katanya.

“Kalbar saat ini miliki aloevera, nanas, durian dan jeruk. Kejayaan buah ini akan dikembalikan lagi,” ucapnya.

HKTI Kalbar bakal bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan motivasi penyuluhan. Kemudian, HKTI juga akan membantu menjadi jembatan solusi permasalahan yang dihadapi petani.

Dirinya juga mengatakan  setelah kepengurusan HKTI terbentuk, pihaknya akan membangun bisnis online dengan tujuan mempertemukan petani dengan pasarnya.

“Akan hal ini, tak menutup kemungkinan bahwa produk tani Kalbar bisa dipasarkan di domestik dan luar negeri,” terangnya.

Selain pelantikan kepengurusan HKTI Kalbar, pihaknya juga mengadakan pameran bertajuk HKTI Expo 2018.

Dalam kegiatan tersebut, menampilkan banyak stand berisikan produk pertanian unggulan di 14 kabupaten/kota di  Kalbar yang lokasinya di area waterfront city tepian Sungai Kapuas, tak jauh dari Jembatan penyeberangan very Bardan-Siantan.

“Arahan Ketum sudah jelas, yaitu bagaimana HKTI bisa menjadi bagian solusi untuk petani. Tentu kita akan semangat membangun ketahanan pangan berbasis kesejahteraan petani,” imbuhnya.

Ketua DPN HKTI Moeldoko menambahkan, tentu harapannya setelah kepengurusan DPD HKTI Kalbar ini dilantik, agar segera melakukan konsolidasi internal, karena lagalitas organisasi tidaklah cukup, tanpa Legitimasi dari rakyat, khususnya para petani.

“Mengutip pernyataan PJ Gubernur Kalbar Dody Ryatmadji bahwa HKTI harus segera berkolaborasi secara menyeluruh, baik dengan pemerintah, lembaga terkait, perguruan tinggi serta segenap elemen masyarakat yang konsen terhadap petani. Sehingga akan memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat serta petani khususnya,” jelasnya.

Menurut Moeldoko ada 5 persoalan di Kalbar, yang harus menjadi perhatian yaitu, persoalan tanah yang rusak dengan pendekatan Mikro Biologis untuk memperbaiki tanah, tidak cukup hanya menggunakan pupuk organik tetapi harus pula menggunakan pupuk Anorganik.

Masalah Kapital atau permodalan HKTI akan berusaha menjalin kerja sama dengan Perbankan, mengenai teknologi pertanian, peran pendamping atau penyuluh pertanian harus dioptimalkan, karena tidak semua petani menguasai teknologi, masih banyak yang bekerja secara manual dan tradisional, masalah managerial dan marketing, sudah sesuai kompetensi.

“Karena kita tau bahwa Ketua HKTI Kalbar yang baru dilantik  adalah seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dibidangnya,” urainya.

“Semua persoalan dapat diatasi, jika ada kerja sama antara pemerintah daerah dan jajaranya, sampai ke tingkat desa. Sementara HKTI akan selalu berkoordiasi dengan pemerintah pusat lewat kementerian,” pungkasnya. (Arief)