Kejari Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan

oleh
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Juliantoro. Foto : Istimewa

PONTIANAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pontianak menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga edukatif untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada tahun 2015.

Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial E, SE, N, SA, DA dan YS.

Dalam kasus tersebut, peran masing-masing tersangka tersebut diantaranya E selaku pejabat pembuat komitmen, SE selaku PPTK, N selaku pejabat penerima hasil pekerjaan, SA atau S dari pihak swasta yang merupakan pimpinan PT Intan Pariwara, DA selaku kontraktor penyedia alat peraga edukatif untuk paud se kota Pontianak, serta YS swasta kedudukan di Klaten Jawa Tengah.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Juliantoro mengungkapkan proses ke enam tersangka tersebut saat ini sudah dalam tahap pemberkasan.

“Saat ini sedang pemberkasan, artinya dalam waktu dekat sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Juliantoro saat memberikan keterangan capaian kinerja di kantor Kejari Pontianak, Rabu (25/07/18).

Penyelidikan awal kasus tersebut, sebut Juliantoro bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi pengadaan alat peraga edukatif.

“Dan ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa ini pernah dilakukan penyelidikan oleh BPK RI Kalbar,” katanya.

“Dimana dalam penyelidikan tersebut, kasus ini sudah ditingkatkan per bulan Juni 2018 ke tahap penyidikan dan kemudian di bulan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka,”tambahnya.

Selain melakukan penyidikan dugaan korupsi alat peraga, Kejari Pontianak juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2015 sampai 2016.

Meski demikian, penyelidikan dugaan penyimpangan dana BOS tersebut saat ini sudah dihentikan, karena pihak Kejaksaan belum menemukan adanya bukti penyimpangan tersebut.

“Namun bukan berarti tidak bisa dibuka lagi kasusnya, dan juga kaitan dengan dana bos ini terlalu banyak printilan bukti pengeluaran yang harus kita croscek benar atau tidak terkait dengan belanja yang menggunakan dana bos,” ujar Juliantoro.

Kurangnya sumber daya di Kejari Pontianak, menurut Juliantoro menjadi salah satu alasan menghentikan  penyelidikan  penyimpangan tersebut. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga cukup lama untuk penyelidikan.

“Kita kurang orang, kurang sumber daya, kurang tenaga dan waktu untuk itu, makanya dugaan penyimpangan dana BOS ini kita hentikan,” pungkasnya. (**)