Kades Perongkan Tersangkut Hukum, Pemerintahan di Desa Harus Berjalan

oleh

SEKADAU – Proses hukum terhadap Kepala Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, yang ditangani Polres Sekadau terkait dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2016 dan tahap 1 tahun 2017 sedang berjalan.

Dalam proses hukum itu sendiri, Kepala Desa Perongkan, Heryono, sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik Tipidkor Polres Sekadau. Statusnya masih sebagai saksi, sebagaimana tertera dalam surat panggilan nomor SP-Gil/144/VII/2018/Reskrim tanggal 17 Juli 2018.

Anggota DPRD Sekadau, Liri Muri, berharap proses tersebut tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa. Sebab, kata Liri, pembangunan tetap harus berjalan demi kepentingan masyarakat luas.

“Proses hukum wajib kita hormati. Namun, jangan sampai menghambat proses pemerintahan. Apalagi kepala desa yang bersangkutan belum dinyatakan bersalah atau tidak,” kata Liri belum lama ini.

Namun, ADD dan DD Desa Perongkan sudah tidak dicairkan sejak pertengahan tahun 2017 lalu, atau lebih kurang sudah satu tahun lamanya. Hal ini berdampak luas. Pemerintah desa tidak bisa membayar tunjangan aparatur desa. Begitu juga dengan yang berkaitan pekerjaan fisik, seperti material, upah tenaga kerja, dan lain-lain.

Bahkan, beberapa staf Desa Perongkan sudah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 28 Juni 2018 lalu, dengan alasan tidak bisa lagi bekerja secara sukarela karena upah (gaji) mereka tak kunjung dibayar.

Hal ini membuat masyarakat yang hendak mengurus administrasi dan lain-lain menjadi terhambat. Sebab, tidak ada petugas yang melayani.

“Hal seperti ini tidak semestinya terjadi. Bagaimanapun, pemerintahan tetap harus jalan. Apa mungkin gara-gara kadesnya dipanggil polisi, kemudian pemerintahan di desa menjadi vakum, staf desa tidak digaji, pembangunan tidak berjalan,” ujar Liri.

Politisi Hanura itu menyarankan, pihak-pihak terkait untuk dapat menyikapi persoalan tersebut secara jernih. Sebab, saran dia kepentingan masyarakat banyak harus lebih diutamakan.

“Kalau sumber dananya tidak dikucurkan, bagaimana semangat pembangunan mau berjalan dengan baik. Biarkan aparat hukum bekerja, pembangunan juga harus tetap jalan,” saran Liri.

Ia juga mempertanyakan alasan penundaan pencairan ADD dan DD Perongkan selama lebih kurang satu tahun belakangan ini

“Apakah dibenarkan seperti itu, apa ada dasar hukumnya. Kita harapkan jangan sampai ada unsur sentimen dalam menyikapi hal seperti ini,” pungkas Liri. (sutarjo)