Saksi Tim YAS di Seluruh Kecamatan Tolak Rapat Pleno

oleh

SANGGAU – Tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Nomor Urut 1, Yansen Akun Effendy, SH, M.Si, MH – Fransiskus Ason, SP menindaklanjuti kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Tim, menjelang pelaksanaan pemungutan suara maupun pada hari pemungutan suara Pilkada Sanggau tanggal 27 Juni 2018.

Langkah kongkrit yang dilakukan saat ini, yakni dengan melakukan penolakan terhadap Rapat Pleno Penetapan Perhitungan Suara di 15 kecamatan. Hal tersebut diungkap Liason Officer (LO)  Tim Mantap, Slamet Riyanto, Jumat (29/06/18).

“Sehubungam dengan ditemukannya kejanggalan – kejanggalan yang terindikasi mengarah pada kecurangan yang dapat dikategorikan bersifat terstruktur, masive dan terencana, maka dengan ini kami secara tegas Menolak Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Di Pilkada Serentak Tahun 2018,” kata Slamet sapaan akrabnya.

Adapun yang menjadi alasan – alasan penolakan, kata politisi PKB Sanggau itu, karena ditemukan kejanggalan dalam hal penetapan DPT ganda, surat undangan yang tidak disebar ke pemilih, kekurangan kertas surat suara, pemilih yang tidak mendapatkan surat suara, proses perhitungan, keterlibatan ASN, hingga pelanggaran yang bersifat administratif lainnya.

“Soal DPT ganda, sebelum pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, kami sudah melaporkan kepada KPU dan Panwaslu serta meminta KPU memperbaiki. KPU pun telah sepakat untuk memperbaiki data DPT yang ganda dimaksud, tetapi pada kenyataan hal itu tidak dilakukan. Malahan ada beberapa TPS yang awalnya ganda hanya sedikit, tetapi justeru bertambah singnifikan,” sebut Slamet.

Padahal seharusnya, sambung dia,  KPU wajib melakukan verifikasi terhadap data ganda yang ada itu.

Slamet memberikan contoh yang terjadi penambahan, seperti di Kecamatan Beduai.

“DPT Kecamatan Beduai, yang sebelumnya data ganda sebanyak 32 bertambah menjadi 1000 lebih, di Desa Bantae Kecamatan Bonti yang sebelumnya sebanyak 317 bertambah menjadi 800an dan banyak lagi daerah lainnya. Mendapati kejanggalan tersebut, pasca menerima DPT perbaikan kita laporkan lagi ke Panwaslu pada tanggal 23 Juni 2018. Dan terhadap laporan kita, Panwaslu telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan KPU Kabupaten Sanggau telah mekukan pelanggaran administrasif,” tuturnya.

Selanjutnya, terhadap temuan-temuan pihaknya itu, dikatakan Slamet, KPU pun akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 613/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 yang menginstruksikan kepada PPK/PPS se-Kabupaten Sanggau untuk mencoret data ganda yang ada di TPS – TPS dan memberikan data ganda yang telah dicoret tersebut kepada saksi pasangan calon. Namun, sambungnya, pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas KPPS tidak melaksanakan surat Edaran KPU tersebut dan data dimaksud tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahkan menurut sumber info yang kami terima, penyelenggara ditingkat KPPS tidak menerima surat edaran tersebut.

“Ini sama saja akal-akalan mereka membuat surat edaran hanya untuk menyenangkan hati kami selaku pelapor saja,”  kata Slamet.

Kemudian, Slamet membeberkan kejanggalan lainnya yang berpotensi mengarah pada kecurangan, dibeberkan Tim LO Mantap, banyak surat undangan model C6 KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih yang bersifat massive.

“Pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 juga sama. Mulai sebelum proses pemungutan suara hingga selesai perhitungan suara. Misalnya, jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak surat suara seharusnya sesuai dengan daftar DPT ditambah cadangan 2,5 persen. Namun pada kenyataannya, banyak TPS yang jumlah kertas surat suara yang kurang dari jumlah data DPT,” jelasnya.

Ia mencontohkan yang terjadi di TPS 004 Desa Hibun Dusun Engkalet Kecamatan Parindu, dari daftar DPT 387 kekurangan kertas suara 82 lembar, dan masih banyak TPS lain yang bersifat massive. Ada juga di sejumlah TPS ditemukan form C1 Plano-KWK, tidak mencantumkan kolom jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara rusak, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah.

“Hingga pasca pemungutan surat suara, Tim kita juga menemukan adanya pembukaan kotak suara di sejumlah desa/kelurahan (PPS). Padahal kotak suara itu seharusnya tersegel langsung diantarkan ke PPK. Tidak boleh dibuka di PPS, dan ini terjadi,” bebernya lagi.

Berdasarkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihaknya itu, Tim Mantap menilai bahwa kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada pelanggaran bersifat administratif maupun perbuatan melawan hukum tersebut sudah dapat dikategorikan terstruktur, masive, dan terencana.

“Fakta ini berpotensi besar disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pasangan calon kita,” tegasnya.

Atas temuan yang telah dilengkapi dengan bukti – bukti tersebut, pihaknya meminta kepada penyelenggara KPU Kabupaten Sanggau untuk menghentikan Rapat Pleno Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, akan ditindaklanjuti pihaknya sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami siap menang juga siap kalah. Tetapi kalau dizalimi, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Slamet. (indra)