FAIT Menduga Ada Pemilih ‘Siluman’ di Pilkada Kalbar

oleh

PONTIANAK – Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) menilai, tahapan pemungutan suara Pilkada Kalbar 2018 pada 27 Juni nanti, berpotensi terjadi kecurangan.

Direktur FAIT, Hotland Sitorus mengungkapkan, potensi kecurangan itu yakni adanya pemilih yang sebetulnya tidak bisa memilih dikarenakan beberapa hal, akan tetapi ikut memilih alias pemilih “siluman”. Pemilih “siluman” ini berpotensi pula untuk kepentingan salah satu kandidat.

“Penyusunan DPT masih menyisakan permasalahan yang sangat krusial. Adapun DPT yang disusun sudah disahkan oleh KPU Daerah masing-masing kabupaten/kota, masih memuat pemilih “siluman”yang berpotensi didesain untuk menguntungkan salah satu pasangan calon,” ujar Hotland saat memaparkan hasil riset FAIT di Tapaz Cafe, Pontianak, Senin malam (25/06/18).

FAIT mengkategorikan pemilih “siluman” ke dalam lima kelompok. Yaitu pemilih ganda, pemilih yang tercatat lebih dari satu kali. Pemilih dari luar daerah, bisa dari luar provinsi, kabupaten ataupun kota lain.

Ketiga, pemilih dengan nomor induk keluarga (NIK) atau nomor kartu keluarga (NKK) kosong. Pemilih dengan NIK/NKK invalid atau menyalahi aturan dalam pembuatan NIK/NKK, atau tidak ditemukan di sistem kependudukan nasional.

“Kelima, pemilih fiktif atau orangnya tidak ditemukan,” ujar Hotland.

“Kita melalukan riset sekitar dua minggu yang lalu. Data yang diambil data yang ada di DPT itu sendiri yang dikeluarkan oleh KPU Daerah kabupaten/kota masing-masing. Data pembanding adalah data Sisduk,” terangnya.

Untuk mengukur potensi kecurangan Pilkada dengan memanfaatkan pemilih “siluman” tersebut, FAIT melakukan riset terhadap DPT Pilkada Kalbar 2018. Sampel DPT yang digunakan dari lima kabupaten/kota, yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, dan Kayong Utara.

“Adapun hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa DPT Pilkada kabupaten/kota yang dijadikan sampel memuat pemilih “siluman” dengan rincian Kota Pontianak 8 persen, Kabupaten Mempawah 5 persen, Kabupaten Sambas 7 persen, Kabupaten Kubu Raya 8 persen, dan Kabupaten Kayong Utara 6 persen,” beber Hotland.

Hotland menyebutkan, ada sekitar ribuan pemilih “siluman” yang berpotensi memilih pada Pilkada serentak di Kalbar. Salah satu temuan dalam riset FAIT, di Kelurahan Pal 5 Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, teridentifikasi warga yang masuk dalam DPT, namun dilihat dari administrasi kependudukannya, tidak sesuai.

“Seperti di Pal 5 Kecamatan Pontianak Barat, ditemukan pemilih ganda. Di Pal 5 juga ditemukan pemilih dari luar daerah. Hal ini dibuktikan adanya pemilih dengan NIK Sambas tapi terdaftar dalam DPT,” katanya.

“Ada juga NKK/NIK yang invalid. Seperti nomor NIK 617108. Padahal di Pontianak itu kecamata hanya ada enam. Ada pula NIK dari Jawa,” timpal Hotland.

FAIT berharap, hasil riset ini dapat menjadi perhatian oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu yang ada di Kalbar.

“Bagi penyelenggara pemungutan suara di TPS agar berani mengambil tindakan yang benar untuk membatalkan penggunaan suara “siluman”tersebut, dan itu dibenarkan menurut undang-undang,” harapnya. (*)