DPT KPU dan Disdukcapil Sanggau Berbeda

oleh
Ilustrasi - Daftar pemilih tetap

SANGGAU – Perbedaan data antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU dengan Dinas Dukcapil Sanggau terkait Pilkada serentak tahun 2018 berpotensi menuai polemik. Pasalnya, kedua institusi ini menyajikan data yang berbeda. Setelah melalui rapat pleno, KPU menetapkanĀ  DPT sebesar 299.956, sementara data wajib KTP yang diterbitkan Dinas Dukcapil adalah sebanyak 357.796. Artinya, terjadi kekurangan sebesar 53.840 pemilih dari DPT yang ditetapkan KPU.

Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua KPU Sanggau Sekundus Ritih menegaskan bahwa data DPT yang mereka sajikan telah sesuai aturan yakni PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data. Terbitnya DPT, kata Sekundus berdasarkan hasil coklit yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara terbuka yang bisa dilihat semua orang.

“Kalau memang ada yang tidak cocok silakan disampaikan dan akan kita perbaiki. Dan coklit kita lakukan dari Januari – Februari 2018, bulan Maret penetapan DPS sampai dengan April penetapan DPT. Dan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap tahapan itu kami melibatkan berbagai pihak, diantaranya Parpol, Panwaslu, media bahkan Dukcapil sendiri juga kita libatkan dalam proses – proses itu,” ujar dia, Senin (28/05/18).

Sekundus menambahkan, pendataan yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilakukan sesuai dengan TPS yang ada.

“Kalau pendataan kita kan sudah dipetakan dengan TPS – TPS yang ada. Dan pengecekan setiap warga yang kita lakukan walaupun tinggal disanggau alamat KTPnya Sanggau atau bukan, kalau bukan dilewatkan, kalau dia Sanggau tapi dari Kecamatan lainpun dilewatkan. Perlakuan disetiap tempat itu ya seperti itu, jadi basisnya adalah alamat si pemegang KTP itu, bukan alamat tinggal dia,” terangnya.

Disinggung terkait perbedaan data dengan Dukcapil, Sekundus enggan berkomentar.

“Yang jelas kami sesuai aturan yaitu PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data, kalau Dukcapil mereka juga punya dasar kerja yang sesuai peraturan Per-UU-an, seperti apa perlakuannya itu kami tidak tahulah ya karena bukan kewenangan kami,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau H. Zawawi menjelaskan bahwa untuk data DPT, KPU merujuk pada data Pemilu tahun lalu dan hasil coklit. Namun, Ia tidak mempersoalkan hal tersebut karena KPU juga punya dasar dan aturan dalam penetapan DPT.

“Iya tidak masalah karena saya yakin mereka punya dasar dalam penetapan DPT,” pungkasnya.

Zawawi memastikan, kewenangan pendataan pada proses Pilkada berada di KPU, bukan Dukcapil.

“Kalaupun ada sengketa maka dengan KPU bukan dengan Dukcapil. Kalau penyisiran data awalnya dari KPU. Tugas kami hanya memastikan itu penduduk kita atau bukan,” tuturnya, Senin (28/05/18).

Sementara itu, Anggota DPRD Sanggau Eko Agus Permadi mendesak KPU dan Dukcapil duduk satu meja membahas persoalan ini agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

“Persoalan ini berpotensi menimbulkan polemik dan bisa saja akan diangkat menjadi materi sengketa. Mestinya potensi konflik seperti ini harus kita minimalisir, kuncinya ya tadi, duduk satu mejalah antara KPU dan Dinas Dukcapil,” pintanya.

Politis PAN Sanggau itu menyampaikan masing – masing institusi mempunyai kelemahan dalam melakukan pendataan. Sehingga tidak elok rasanya kalau kedua lembaga ini terus dipojokkan. Meskipun begitu, Eko meminta kedua institusi ini segera duduk semeja membahas persoalan ini.

“Setidak – tidaknya dapat meminimalisir konflik terkait data,” kata Eko. (indra)