Asisten I Setda Sanggau Dipolisikan, Ini Sebabnya

oleh

SANGGAU – Pernyataan Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Sanggau, Wilibrodus Welly saat Rapat Lintas Sektoral di Kantor Bupati Sanggau, Kamis (24/05/18) pagi berbuntut panjang.

Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Negeri Sanggau tersinggung dengan pernyataan pejabat eselon II tersebut yang menyebut Jaksa “bangkai”.

Tak terima, pihak Kejaksaan Negeri Sanggau akan segera menempuh jalur hukum.

Kepada sejumlah media, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, M. Idris F. Sihite menyampaikan bahwa dirinya mendapat laporan dari Kasi Intel Kejari Sanggau yang diutus sebagai perwakilan dalam rapat tersebut. Sementara Wilibrodus mewakili PJs Bupati Sanggau dan memimpin langsung acara tersebut.

Pernyataan Wilibrodus yang menyebut “Penuntut umum bangkai, duit saya habis diperas,” kemudian menjadi titik awal polemik tersebut.

Kasi Intel, Iman kemudian menyampaikan keberatan dan ketersinggungannya dan langsung melakukan walk out dari rapat tersebut.

“Kami menyayangkan pernyataan Wilibrodus selaku asisten satu yang mewakili PJs Bupati di acara koordinasi ramadan dan jelang idul fitri yang menghina institusi kejaksaan dengan kata-kata yang tidak pantas disebutkan dalam forum resmi seperti kemarin,” kata Idris kesal.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pada forum sudah keluar dari konteks pertemuan tersebut. Dia (Wilibrodus) dimanfaatkan forum tersebut untuk kepentingan pribadinya terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan anaknya.

“Bahwa yang bersangkutan dengan statemennya yang tidak profesional menggambarkan sebagai pejabat yang tidak patut diteladani telah menyerang institusi (kejaksaan), telah menyerang jaksa penuntut umum yang berusaha profesional menangani perkara,” tegasnya.

Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak seperti yang sebenarnya. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam forum tersebut juga merupakan perspektif dirinya secara pribadi terkait kasus anaknya yang terjerat narkoba dan ditangkap dengan mengendarai mobil dinas atau fasilitas negara.

Dia kemudian menjelaskan mengenai kasasi JPU, seperti yang dikomentari oleh Wilibrodus, menurutnya kasasi sudah sesuai dengan aturan.

“Karena kami memiliki SOP, apabila unsur pasal yang kami buktikan diputus berbeda oleh hakim pada tingkat pengadilan tinggi termasuk hukumannya maka kami wajib melakukan kasasi,” tuturnya.

Atas kejadian tersebut, kejaksaan akan melakukan langkah hukum setidak-tidaknya kami akan melaporkan sesuai ketentuan pasal 310 atau pasal-pasal lain dalam KUHP yang dianggap relevan.

“Besok (Jumat) kami akan melaporkan kasus penghinaan ini kepada kepolisian,” ujar dia.

Hingga berita ini dibuat, Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Sanggau, Wilibrodus Welly belum bisa dikonfirmasi terkait polemik tersebut. (indra)