Pengamat UI Sebut Tidak Masuk Akal, Jika Kalbar Bangun Infrastruktur Dalam Waktu Tiga Tahun

oleh

PONTIANAK – Pengamat Komunikasi Politik UI, Dr. Ari Junaedi menilai jika di Pilgub Kalbar 2018 ada pasangan Cagub dan Cawagub yang menjanjikan pembangunan infrastruktur dalam waktu singkat, adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal.

Karena menurutnya, APBD yang didapatkan Pemprov Kalbar itu, diperkirakan sebesar 70 persen digunakan untuk belanja dan gaji pegawai dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

“Sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan jika alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya mendapat porsi sekitar 30 persen APBD. Jika peningkatan sektor kesejahteraan rakyat dengan mendorong stimulus pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas, maka porsi pembangunan infrastruktur harus mendapat porsi maksimal 50 persen,” ungkapnya, Senin (21/05/18).

Maka dari itu, ia pun mengatakan tidak masul akal jika ada paslon menjanjikan pembangunan infrastruktur sedangkan penganggaran hanya sekitar 30 persen.

“Jika ada calon kepala daerah menjanjikan pembangunan infrastruktur hanya di angka 30 persen maka jangan berharap terjadinya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Kalbar yang luas,” katanya.

Menurutnya, para calon Kepala Daerah Kalbar harus mengikuti cara Presiden Jokowi yang berhasil melakukan pembangunan infrastruktur.

“Harusnya calon kepala daerah dalam menetapkan besaran APBD untuk sektor pembangunan infrastruktur di daerahnya harus berkiblat pada keberhasilan Presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan infrastuktur,” bebernya.

Dr. Ari Junaedi pun mengaku pesimis terlebih hanya porsi untuk pembangunan infrastuktur 30 persen.

“Kita boleh pesimis atau harap harap cemas jika porsi pembangunan infrastruktur hanya mendapat jatah 30 persen,” tuturnya.

Terlebih jika ada paslon yang ingin melakukan pemekaran daerah dengan keadaan keuangan Kalbar yang masih besar pengeluaran untuk gaji pegawai.

“Pemekaran daerah membutuhkan biaya besar untuk belanja serta operasional ASN, dari pengalaman di daerah-daerah yang dimekarkan APBD habis untuk alokasi, jadi jika ada paslon menjanjikan pemekaran dengan kondisi keuangan seperti ini sangat tidak logis, istilahnya lebih besar pasak daripada tiang,” tegasnya. (*)