Karolin dan Buku Kecilnya, Bagian Satu

oleh

PONTIANAK –  Sesi dialog dimulai. Karolin yang sejak tadi hanya memegang buku catatan kemudian mulai menulis.

Setiap detail pertanyaan maupun ungkapan dari warga, dia catat. Tujuannya satu, sebagai pengingat.

Dalam setiap kampanye dialogisnya, Bupati Landak yang sedang cuti kampanye, Karolin Margret Natasa pun tak pernah mengumbar janji.

Sebagai calon gubernur, dia wajib mengedukasi, bukan mengumbar janji

“Saya tidak bisa mengiyakan apa yang bukan menjadi tugas atau kewenangan gubernur di tingkat daerah. Masyarakat harus paham dan ini tugas kita sebagai calon untuk memberikan pemahaman kepada mereka, bukan malah mengobral janji, jual minyak angin,” ujar Karolin dalam setiap sesi orasi politiknya.

Kalimat itu, seolah hendak menegaskan bahwa tidak semua permasalahan yang ada di daerah harus diurus seorang gubernur.

Misalnya saja, jalan antar dusun atau antar desa. Hampir di setiap daerah, keluhan masyarakat selalu berkutat pada masalah infrastruktur jalan.

Masyarakat selalu mengeluhkan kondisi jalan yang buruk, jembatan penghubung antar kampung. Padahal, status jalan maupun jembatan, itu merupakan kewenangan kepala daerah masing-masing, yaitu bupati atau walikotanya.

Karolin, sosok calon gubernur perempuan satu-satunya ini selalu cerdas dalam menanggapi pertanyaan maupun ungkapan aspirasi warga.

Meski status jalan desa yang menjadi kewenangan kabupaten, bisa diusulkan melalui anggota dewan yang satu garis partai dengan dirinya maupun sang wakil gubernur Suryadman Gidot. Sehingga, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran APBD membangun jalan tersebut, meski tidak terlalu besar.

“Karena untuk membikin jalan dengan kualitas terbaik, setidaknya membutuhkan dana lebih dari Rp 2 miliar untuk setiap satu kilometer. Nah, APBD kita terbatas, sehingga harus mengatur strategi hingga ke pusat dan bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Permasalahan jalan adalah salah satu yang paling sering muncul dalam setiap lokasi kampanye dialogis di daerah pelosok maupun pedalaman. Karolin pun merasakan sendiri, bagaimana rasanya melewati jalan tersebut.

Meski demikian, kondisi jalan saat ini, jauh lebih baik dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Akses jalan dan jembatan, terutama di wilayah perbatasan, dengan strategi gubernur Cornelis berhasil melibatkan pemerintah pusat  membangun jalan tersebut.

Status jalan yang semula milik provinsi, diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai jalan negara sehingga bisa dianggarkan melalui APBN. Politik cerdas ala Cornelis ini, turun dan mendarah daging di sosok Karolin.

Kembali ke buku catatan, semua keluhan warga yang dia datangi di setiap lokasi, selalu dia catat.

Ketika dia menjadi gubernur kelak, catatan-catatan kecil itu, akan dia buka kembali sebagai pekerjaan rumah yang harus segera ia benahi dengan melibatkan segenap unsur pemerintahan maupun pengurus partai. (bersambung)