Karolin dan Buku Kecilnya, Bagian Dua

oleh

PONTIANAK – Setiap yang dicatat Karolin Margret Natasa saat sesi dialog dengan masyarakat dalam buku catatannya, selalu ia buka dan baca kembali saat menjawab pertanyaan.

Tak jarang ia menanyakan kembali apa yang dicatatnya. Apakah itu sekedar nama si penanya, nama jalan, jembatan, sekolah, dan apapun yang menurutnya penting untuk dicatat supaya tidak salah.

Satu ketika, masyarakat mengeluhkan akses listrik yang belum menjangkau kampung mereka. Ya, listrik memang masih belum sepenuhnya menjangkau wilayah-wilayah pedalaman.

Seperti biasa, dalam menanggapi keluhan terkait listrik, Karolin juga tak mengumbar janji. Pengadaan listrik, sepenuhnya merupakan kewenangan PLN, bukan kewenangan utama seorang gubernur.

“Bukan berarti kalau saya jadi gubernur, kemudian tiba-tiba disini bisa ada listrik. Semua perlu proses dan saya mengajak kita semua untuk berjuang bersama mewujudkannya,” ujar Karolin.

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki luas 1,6 kali luas pulau Jawa, membuat seorang gubernur harus berjuang ekstra keras.

Terlebih, APBD Kalbar yang sangat terbatas, mengharuskan sosok gubernur yang memiliki akses langsung hingga pemerintahan pusat.

Seperti yang dilakukan gubernur Cornelis saat memimpin Kalbar selama dua periode. Tanpa ada akses langsung ke pemerintah pusat, bisa dipastikan pembangunan tidak akan sepesat seperti sepuluh tahun terakhir ini.

Pada masa Cornelis menjabat, pemerintah pusat membangun sejumlah pembangkit listrik yang tak lama lagi akan beroperasi.

Pemerintah juga membangun jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) dari perbatasan hingga perkotaan, dengan harapan masyarakat kelak tak bergantung lagi dengan pasokan listrik dari negara tetangga.

Meski bukan menjadi kewenangan langsung seorang gubernur, Karolin selalu memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang bisa dilakukan dan menjadi tugasnya.

“Dari dusun bisa usulkan ke desa, kemudian usulkan ke kecamatan hingga kabupaten, bahkan ke provinsi dan pusat. Karena pengadaan listrik itu wewenang PLN dan jangan pernah menyerah untuk memperjuangkannya, coba dan coba lagi,” ucapnya.

“Anggota dewan dari partai pengusung wajib mengawal aspirasi masyarakat, kawal terus sampai terealisasi,” tegasnya.

Karolin selalu mengajak masyarakat untuk berjuang bersama dalam mewujudkan apapun. Bupati Landak yang sedang cuti kampanye ini pun, siap menangis dan tertawa bersama masyarakat. (bersambung)