Pemkab Barito Utara Tetapkan Jam Kerja ASN Bulan Suci Ramadhan

oleh

MUARA TEWEH – Setiap pelaksanaan bulan suci ramadhan, jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Barito Utara, dipangkas. Hal ini juga sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia.

Dalam surat edaran tersebut juga tercantum bukan saja ASN, tetapi juga termasuk TNI dan Polri.

Kepala Dinas Kominfosandi, Iman Topik,  Kamis (17/05/18) mengatakan, bagi unit kerja yang melaksanakan lima hari kerja, jam kerja diatur, diantaranya hari Senin sampai dengan Kamis masuk pukul 07.30 Wib dan pulang pukul 15.00 wib.

Kemudian istirahat pukul 12.00 Wib dan masuk kantor kembali pada pukul 13.00 wib. Hari Jumat jam masuk pukul 07.30 Wib hingga pukul 15.30 Wib. Sedangkan istirahat pukul 11.00 Wib dan masuk kembali pukul 12.30 Wib.

Namun bagi unit kerja yang melaksanakan enam hari kerja, jam kerja yang diatur diantaranya, pada hari Senin sampai dengan Kamis masuk pukul 07.30 Wib hingga pukul 15.00 Wib. Hari Jumat masuk pukuk 07.30 sampai 10.30 dan Hari Sabtu pukul 07.30 Wib hingga pukul 13.00 wib.

Menurut Iman Topik, jumlah jam kerja bagi yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja selama bulan ramadhan adalah 32,50 jam perminggu.

“Dengan adanya batasan waktu jam kerja, maka kegiatan apel pagi dan sore, apel gabungan dan senam sementara ditiadakan,” katanya.

Diiimbau bagi semua pegawai di lingkungan pemerintahan untuk memelihara ketertiban dan sopan santun serta menghormati pegawai yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Surat edaran ini juga telah menerangkan mengenai cuti bersama pada tahun 2018, atau hari Raya Idul Fitri tahun 1439 hijriyah mulai tanggal 11 hingga 20 Juni 2018.

Namun bagi unit kerja berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat, agar kepala unit mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Setiap kepala perangkat daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan edaran ini untum menjaga kedisiplinan aparatur sipil negara,” pungkasnya. (bani)