DPRD Sekadau Pinta Urus SKTK Jangan Dipersulit

oleh

SEKADAU – Untuk menperbaiki mutu kerja fisik dari dana APBD terhadap Proyek fisik kategori Penunjukan Langsung (PL), tidak mesti dengan menpersulit ketersediaan adminitrasi seperti Surat Keterampilan Kerja (SKTK).

“Karena kalau dari adminitrasi saja sudah dipersulit akan sangat berpengaruh dengan hasil kerja. Apalagi untuk mengurus adminitrasi, harus merogoh kantong lebih besar lagi,” ungkap anggota DPRD Sekadau, Liri Muri kepada awak media, Kamis (17/05/18) di Sekadau.

Misalnya untuk melampirkan SKTK, instansi terkait tidak terkesan memaksakan kehendak, yang penting SKTK itu sesuai dengan bidang-bidang masing-masing dan tidak melenceng dari aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan SKTK itu asli, itu saja cukup.

“Tidak harus putra Sekadau yang menjadi tenaga ahli. Mengingat ketersediaan SDM kita belum mampu untuk mengcover kebutuhan yang ada. Sebab, salah satu syarat untuk bisa dicamtumkan menjadi tenaga ahli pada SKTK adalah, yang bersangkutan harus lima tahun selesai dari bangku sekolah,” kata Liri Muri.

Menurut Liri, dinas terkait tidak perlu terlalu memperumit syarat admintrasi yang ada. Sebab, untuk menperbaiki kwalitas bukan dengan cara demikian. Kalau sudah sesuai dengan aturan sudah cukup. Karna kata dia kalau memang adminitrasi yang ada dan sudah dipakai tahun-tahun sebelumnya kenapa harus diganti. Tingal lihat masa berlakunya saja dan tidak harus merubah tenaga ahli dan lain-lain.

“Instansi terkait cukup berpatokan pada Kepres 54 dan 35 tidak mennauat aturan sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya tengaa ahli itu sedamg berada di laura negri dan harus pulang. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba yang bersangkutan kecelakaan di jalan,apakah proyek pekerjaan yang memcamtumkan nama yang bersangkutan sebagai tenaga ahli dalam DKTK harus dihentikan,” kata Liri mempertanyakan.

Menurut Liri, hal-hal seperti itu mestinya bisa di tolerir jika untuk pekerjaan kategori  PL. Yang penting hasil kerja dilapangan baik dan bisa di pertangungjawabkan.

“Artinya, tidak ada merugikan negara, itu yang terpenting,” pungkas Liri. (sutarjo)