Tim Pansus DPRD Sanggau Temui Kementan RI

oleh

SANGGAU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Sanggau terhadap PT Tayan Bukit Sawit (TBS), Eko Sisturisno mengatakan, pertemuan yang dilakukan bersama Kementan RI di Jakarta menghasilkan beberapa point. Diantaranya, Perusahaan seharusnya membuka komunikasi dengan semua unsur pemangku kebijakan di daerah kerjanya. Baik pemerintah maupun lembaga adat ataupun sejenisnya.

“Karena memang perusahaan itu dibangun untuk mensejahtrakan masyarakat, mestinya komunikasi dengan masyarakat dibuka, jangan menutup diri,” katanya, Jumat (04/05/18).

Politisi Partai Nasdem Sanggau itu menambahkan, apabila memang dalam perjalanannya, ada hal-hal yang dilakukan perusahaan dianggap berjalan dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau Permentan yang berlaku sebaiknya perlu diadakan mediasi oleh pemerintah selaku pemberi izin.

“Supaya masalah yang ada bisa dibicarakan secara baik-baik. jangan menutup diri atau malahan berpolemik dengan pemerintah,” pesannya.

Kalau memang, perusahaan sudah berjalan tetapi IUP nya belum keluar, sebaiknya kembali ke aturan dan boleh saja pansus merekomendasikan untuk izinnya dicabut dan ditutup perusahaannya.

“Dan kalau kita melihat kepada kondisi PT TBS seperti data dan fakta yang pihak pansus sampaikan memang banyak aturan yang dilanggar di sana. termasuk dalam proses perizinannya, Oleh karena itu Pansus silakan menelaah dan mengkaji untuk mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan yang berlaku, ” tuturnya. (indra)