Ini Pernyataan Sikap AJI Pontianak di Hari Kebebasan Pers Internasional

oleh

PONTIANAK – Tahun 2018, terselenggara Pilkada Serentak di Kalimantan Barat yang meliputi Pilgub Kalbar, Pilwako Pontianak, Pilbup Mempawah, Pilbup Kubu Raya, Pilbup Sanggau dan Pilbup Kayong Utara. Tahapan Pilkada Serentak 2018 juga beririsan dengan Tahapan Pileg dan Pilpres 2019.

Sehinga, tahun politik ini menjadi tantangan bagi pers di Bumi Khatulistiwa untuk mempraktikkan jurnalisme yang profesional dan independen.

“Profesionalisme pers harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” ungkap Ketua Koordinator Divisi Hukum Advokasi dan Serikat Pekerja, AJI Pontianak, Boyke Sinurat dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu malam (02/05/18).

Sedangkan independen, lanjut Boyke, bukan berarti tidak berpihak, tapi keberpihakan pers untuk kepentingan publik, dan kelangsungan demokrasi.

Untuk itu, di hari peringatan pers internasional, AJI Pontianak menyatakan sikap diantaranya, AJI Pontianak mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 harus bersikap independen, tidak terlibat politik praktis, dan non partisan, sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Jurnalis dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

“AJI Pontianak mengajak pers nasional maupun daerah tidak larut dalam dinamika kompetisi politik Pilkada, sehingga isi pemberitaan menjadi tidak berimbang,” tuturnya.

AJI Pontianak juga mengajak pers terus berupaya menyajikan informasi akurat demi melawan berbagai kabar bohong alias hoaks. Dengan demikian, fakta kebenaran yang diungkap media arus utama tidak lantas tertutup oleh hoaks.

Selain itu, AJI Pontianak mengingatkan seluruh jurnalis tidak menjadikan media sosial/ medsos sebagai sumber utama berita. Lantaran medsos kerap menjadi sarana penyebaran berita-berita hoaks yang tak jelas ujung pangkalnya. Media harus memuat berita-berita hasil kerja jurnalistik yang profesional dan mematuhi kode etik jurnalis.

“AJI Pontianak meminta aparat penegak hukum menggunakan UU Pers sebagai lex specialis saat menangani perkara yang terkait pemberitaan atau produk jurnalistik,” tegasnya.

AJI Pontianak meminta masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat menghormati kerja jurnalistik, sebagai profesi yang dilindungi Undang-Undang.

“Jika terdapat ketidakpuasan atau sengketa Pers diharapkan menggunakan jalur yang diatur Undang-Undang yaitu Dewan Pers,” harapnya. (*)