Pemkab Sekadau Tak Bisa Tarik Pajak Minerba, Ini Penyebabnya

oleh

SEKADAU – Pemerintah daerah kesulitan untuk menarik restribusi kegiatan Mineral Batuan Bukan Logam (Minerba) di Kabupaten Sekadau, kendati mereka melakukan kegiatan di Sekadau.

Ditambah lagi dengan proses ijin yang masih terkendala, sehinga membuat pelaku tidak mau dipungut restribusi karena mereka tidak bisa memasarkan hasil kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 01 tahun 2011 yang mengatur 10 jenis pajak termasuk didalamnya pajak Minerba, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak tahun 2018 di Sekadau.

“Kendala utama tidak tercapainya target perolehan pajak adalah, karena para pemilik tidak bisa menjual hasil. Sebab, kita memungut pajak berdasarkan hasil penjualan sesuai kubikasi,” kata Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pajak Daerah Sekadau, Suparmo, Senin (23/04/18) di kantornya.

Dikatakan Suparmo lagi,  bahwa pendapatan pajak tahun 2017 dari BPHTB yang ditargetkan Rp3 miliar lebih, terealisasi hanya Rp2,5 miliar lebih.

“Artinya target kita tercapai,” ucapnya.

Untuk Pajak Bumi dan Bangun PBB tahun 2017, kalau tidak dihitung berdasarkan piutang, maka perolehan PBB tahun 2017 sekitar 65 persen, tapi jika dihitung berdasarkan piutang, maka perolehan  hanya 25 persen.

“Makanya ada wacana kita untuk melakukan penghapusan tunggakan PBB. Hal yang mengembirakan bahwa sudah ada lima desa yang penarikan PBBnya seratus persen untuk tahun 2017.
Sedangkan tahun 2018 target kita belasan desa yang PBBnya harus lunas seratus persen. Secara bertahap kita pacu warga untuk perduli menbayar PBB,” pungkas Parmo. (sutarjo)