LSM Fatwa Langit : Kasus Korupsi Alat Kemetrologian Singkawang Lamban Penanganan Hukumnya

oleh
Ketua LSM Fatwa Langit Em Abdurrahman. Foto : Mizar

SINGKAWANG – Ketua LSM Fatwa Langit Em Abdurrahman menilai Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Singkawang dalam perkara Korupsi alat kemetrologian Kota Singkawang tahun 2013 yang diperkirakan merugikan negara senilai 650 juta itu  dipandang lamban dan masih ada yang kurang.

“Seperti kita ketahui proses ini telah berlangsung sejak tahun 2017 lalu  namun hingga saat ini para aktor yang diduga terlibat dan  ikut bertanggung jawab  masih ada yang belum ditersangkakan,” ujarnya belum lama ini.

Dikatakan Rahman, memang terhadap 3 orang yang telah ditersangkakan tahun lalu telah dimeja hijaukan dan divonis oleh mejelis Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing  12 bulan kurungan, dan baru-baru ini kejaksaan juga telah menetapkan 3 orang tersangka baru yang saat ini telah dilakukan penahanan di Lapas Singkawang dengan inisial  EE, UA dan AG.

“Memang ada tersangka baru, adapun peran mereka masing-masing,  EE selaku Kadis Perdagangan,  UA selaku Kabid Perdagangan dan AG selaku panitia pengadaan.  Sementara ke 3 orang lainya yang terlebih dahulu ditersangkakan dan saat ini telah  divonis, sedang menjalani hukuman masing-masing, yang berperan sebagai PPK, kontraktor pelaksana dan rekanan pelaksana,” tuturnya.

Meneliti dari  peran  mereka masing-masing, lanjut Dia, baik yang telah divonis maupun mereka  yang baru  ditersangkakan, Ia melihat ada keganjilan dan  merasa ada yang kurang.

“Sebagaimana diketahui proses pengadaan barang/jasa apabila ada suatu permasalahan yang ditemukan maka yang erat kaitannya dengan pihak yang minta pertanggungjawaban bukan hanya penyedia barang/jasa, PPK, panitia  dan pelaksana kegiatan saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, disamping itu juga ada pejabat penerima hasil  pekerjaan/barang, juga  sangat berpotensi untuk diminta pertanggungjawaban, dalam perkara ini adalah WN.

“Selaku lembaga masyarakat, tentunya kami berharap kepada Kejaksaan Negeri Singkawang untuk tepat, cepat, namun tetap obyektif dan profesional dalam mengungkap kasus Korupsi pengadaan alat kemetrologian ini. Sehingga dengan begitu kejaksaan bisa segera melakukan pengembangan kasus ini dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa nama yang disebutkan baik oleh  tersangka dan saksi di persidangan,” ujarnya.

Karena itu, dikatakan Rahman, keterangan tersangka dan saksi-saksi telah dijadikan dasar hakim, untuk memvonis bersalah ke 3 orang yang terlebih dahulu disidangkan.

Dengan demikian nama-nama yang terungkap di   persidangan sangat berpotensi untuk ditersangkakan.

“Seumpama Kontraktor dengan inisial DW yg disebut-sebut   ikut andil dalam penetapan HPS dan juga ikut dalam tender. Inikan merupakan suatu petunjuk bahwa sudah ada niat permufakatan jahat antara kontraktor dan pejabat yg bersangkutan, dan niat itupun telah terlaksana hanya secara kebetulan perusahaanya kalah dalam tender kegiatan. Maupun pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dan menikmati dari hasil rasuah alat-alat kemetrologian Kota Singkawang tahun 2013 tersebut. (Mizar)